Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung mencatat sebanyak 10 pemda didaerah setempat telah mengalokasikan anggaran untuk menekan dampak inflasi pasca kenaikan harga BBM.

Kepala BPKP Provinsi Lampung, Sumitro, menjelaskan jika recofusing APBD untuk penanggulangan dampak inflasi tersebut pemda mengalokasikan dana sebesar dua persen dari dana transfer umum (DTU) untuk pemprov dan DBH triwulan IV tahun 2022 untuk kabupaten/kota.

"Data yang kami terima sudah ada 10 pemda yang sudah menganggarkan untuk dampak inflasi. Sementara 6 pemda lainnya sudah menganggarkan dana tapi datanya belum kami terima. 16 pemda ini adalah Pemprov Lampung dan 15 Kabupaten/Kota," kata Sumitro saat dimintai keterangan, Minggu (18/9/2022).

Sumitro merincikan jika untuk Pemprov Lampung jumlah dana transfer umum yang diperhitungkan ialah Rp534,5 miliar. Sementara untuk total anggaran bantuan sosial yang dialokasikan ialah Rp10,6 miliar.

Selanjutnya Lampung Tengah jumlah DTU yang diperhitungkan Rp332 miliar, anggaran penciptaan lapangan kerja Rp1 miliar, anggaran perlindungan sosial lainnya Rp150 juta dengan total anggaran bantuan sosial Rp6,7 miliar.

Kemudian Lampung Utara jumlah DTU yang diperhitungkan Rp232 miliar, anggaran penciptaan lapangan kerja Rp1,07 miliar, anggaran subsidi sektor transportasi Rp1,1 miliar dan anggaran perlindungan sosial lainnya Rp986 juta dengan total anggaran bantuan sosial Rp4,6 miliar.

"Di lanjutkan dengan Lampung Timur jumlah DTU yang diperhitungkan Rp266 miliar, anggaran bantuan sosial Rp160 juta dan anggaran perlindungan sosial lainnya Rp5,1 miliar dengan total anggaran bantuan sosial Rp5,3 miliar," bebernya.

Kemudian untuk Tanggamus dengan jumlah DTU yang diperhitungkan Rp214 miliar, anggaran bantuan sosial Rp3,3 miliar, anggaran penciptaan lapangan kerja Rp400 juta, subsidi transportasi 100 juta, perlindungan sosial lainnya Rp789 juta dengan total anggaran bantuan sosial Rp4,9 miliar

Bandar Lampung jumlah DTU yang diperhitungkan Rp276 miliar, anggaran bantuan sosial Rp2,8 miliar, penciptaan lapangan kerja Rp2 miliar, perlindungan sosial lainnya Rp1 miliar dengan total anggaran bantuan sosial Rp5,8 miliar.

"Pesawaran jumlah DTU yang diperhitungkan Rp166 miliar dan ini untuk anggaran bantuan sosial Rp3,5. Lalu ada Mesuji jumlah DTU yang diperhitungkan Rp108 miliar, anggaran bantuan sosial Rp2,3 miliar, penciptaan lapangan kerja Rp189 juta, subsidi sektor transportasi Rp14 juta, perlindungan sosial lainnya Rp994 juta dengan total anggaran bantuan sosial Rp3,5 miliar," kata dia.

Dilanjutkan dengan Tulangbawang Barat jumlah DTU yang diperhitungkan Rp116 miliar, anggaran bantuan sosial Rp2,3 miliar, penciptaan lapangan kerja Rp2,6 miliar, perlindungan sosial lainnya Rp1 miliar dengan total anggaran bantuan sosial Rp6,05 miliar..

"Pesisir Barat jumlah DTU yang diperhitungkan Rp107 miliar, anggaran bantuan sosial Rp783 juta, penciptaan lapangan kerja Rp957 juta, perlindungan sosial lainnya Rp483 juta dengan total anggaran bantuan sosial Rp2,2 miliar," katanya.

Sementara pemda yang belum menyampaikan laporan alokasi dana sebesar dua persen tersebut ialah Kabupaten Lampung Barat, Lampung Selatan, Tulang Bawang, Way Kanan, Metro dan Pringsewu.

"Program ini arahan dari pemerintah pusat adalah untuk bantuan sosial, subsidi transportasi dan penciptaan lapangan kerja. Tapi apapun itu yang penting adalah untuk masyarakat yang terdampak kenaikan BBM," terangnya.

Sumitro juga menjelaskan jika pihaknya telah mengirimkan surat kepada kabupaten/kota untuk melakukan percepatan dalam pengalokasian anggaran tersebut dan diminta pada Oktober mendatang sudah di mulai proses penyaluran.

"Kami sudah kirim surat untuk segera melakukan refocusing APBD kalau masih dalam proses perubahan. Tapi kalau tidak ada APBD perubahan maka bisa dibuat peraturan kepala daerah yang menyisakan 2 persen dari DTU untuk penanganan inflasi," katanya. (*)

Video KUPAS TV : Ratusan Remaja Hendak Tawuran Diamankan