Kupastuntas.co, Bandar Lampung  - Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim dan Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay akhirnya menemui massa aksi di halaman kantor DPRD setempat, Kamis (15/9/2022).

Beberapa anggota DPRD lainnya juga terlihat ikut menemui massa aksi seperti Kostiana, Jauharoh Hadat, Noverisman Subing dan Ade Utami Ibnu. Mereka yang sebelum nya menaiki mobil komando akhirnya turun dan kawat berduri yang menghang telah dibuka.

Perwakilan massa aksi mahasiswa meminta Ketua DPRD Lampung untuk dapat menindaklanjuti tuntutan dari Aliansi Lampung Memanggil dengan disampaikannya kepada DPR RI dan ikut mengawal hingga terealisasi.

Dimana tuntutan tersebut diantaranya menolak kenaikan harga BBM, menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), cabut undang-undang cipta kerja, serta libatkan masyarakat dalam rancangan undang-undang sistem pendidikan nasional (Sisdiknas).

Sementara itu Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay menjelaskan jika pihaknya bersama dengan pemerintah daerah mendengar, memperhatikan dan memahami apa yang menjad aspirasi mahasiswa.

"Kenaikan BBM dan juga UU Cipta Kerja menjadi kebijakan ditingkat. Tugas pokok dan fungsi kami baik eksekutif maupun legislatif salah satunya mengatasi yang tidak kalah penting adalah distribusi BBM da ketersediaan seperti dilingkungan nelayan dan lahan pertanian sesuai prosedur," katanya.

Selain itu ia juga memastikan jika DPRD Provinsi Lampung siap melakukan pengawasan dan memastikan jaringan pengaman sosial baik dari anggaran pemerintah pusat maupun daerah harus tersalurkan dengan cepat.

"Untuk jaringan pengaman sosial untuk mengawasi dan memastikan apa yang menjadi perintah oleh pemerintah pusat dan juga anggaran dari pemda akan kami jalankan," kata dia.

Sementara itu Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim mengungkapkan jika jaring pengaman sosial yang dialokasikan 2 persen dari dana transfer umum akan segera disalurkan kepada keluarga penerima manfaat.

"Secepatnya akan kita salurkan yang jelas sesuai dengan mekanisme. Presiden secara khusus melalui Kementerian Keuangan juga sudah memberikan kemudahan dalam mengambil langkah dalam penanganan inflasi dan kita sudah recofusing anggaran," kata dia. (*)