Kupastuntas.co, Pringsewu - Pemerintah Kabupaten Pringsewu melalui Dana Transfer Umum (DTU) mengalokasikan anggaran sebesar 2 miliar untuk menekan inflasi di Kabupaten Pringsewu pasca kenaikan harga BBM. 

 "Untuk Kabupaten Pringsewu sudah kita rapatkan dua hari yang lalu sesuai dengan instruksi Mendgari dan juga pak Gubernur, sudah kita alokasikan anggaranya mulai dari anggaran perubahan ini. Jadi 2 persen itu kalau untuk Kabupaten Pringsewu sekitar 2 miliar yang perlu kita siapkan," Ujar Pj Bupati Pringsewu, Adi Erlansyah, Kamis (15/9/22).

"Dananya diambil dari penyisihan Dana Transfer Umum (DTU). DTU itu kan ada dari DAU dan ada dari dana bagi hasil," Katanya. 

Anggaran tersebut nantinya akan diberikan kepada masyarakat yang terdampak dengan kenaikan BBM ini. Dan terkait dengan hal tersebut, pihak pemerintah daerah Pringsewu sebelumnya telah melakukan rapat mengenai mekanisme penyaluran dan juga tengah menyiapkan sasaran penerima bantuan yang akan diberikan oleh pemkab setempat. 

Hal itu dilakukan agar pemberian bantuan dapat diberikan dengan tepat sasaran. Adapun mengenai jadwal pemberian bantuan, pihak pemkab setempat belum menentukan waktunya, tetapi Adi Erlansyah mengatakan bahwa penyaluran bantuan akan dilakukan secepatnya. 

"Kemarin kita juga sudah rapatkan supaya penyalurannya nanti bisa tepat sasaran, termasuk mekanisme penyalurannya sudah dibahas, karena ini kan benar-benar ditujukan pada masyarakat untuk menekan seminimal mungkin dampak dari kenaikan BBM," Ucapnya. 

"Artinya bisa saja diberikan subsidi kepada usaha-usaha transportasi, bisa juga diberikan bantuan langsung tunai (BLT) pada masyarakat yang terkena dampak kenaikan BBM, bisa juga pada UMKM. Itu subsidi pengadaan bahan baku yang melonjak harganya karena ongkos transportasi meningkat, dan itu yang sedang diidentifikasi agar semua lebih tepat sasaran, mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah selesai," Lanjutnya.  

Pemkab setempat dalam penyaluran bantuan ini nantinya akan melibatkan berbagai OPD terkait agar penyaluran bantuan dapat berjalan lancar. OPD yang akan turut terlibat seperti Dinas Sosial, Dinas Perhubungan hingga Dinas Koperindag.

"Jadi akan melibatkan lintas sektoral OPD, untuk BLT dari dinas sosial, OPD lain seperti Koperindag untuk UMKM, dan OPD Dishub untuk pelaku usaha transportasi," Tutupnya. (*)