• Rabu, 06 November 2024

Kepung Kantor DPRD Lampung, Ini Beberapa Tuntutan Massa Aliansi Lampung Memanggil

Kamis, 15 September 2022 - 13.10 WIB
210

Massa ALM saat menyampaikan aspirasi mereka di gedung DPRD Provinsi Lampung. Foto: Muhaimin/Kupastuntas.co

Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Para demonstran yang tergabung dalam Aliansi Lampung Memanggil (ALM) melakukan aksi di depan pintu masuk kantor DPRD Provinsi Lampung, Kamis, (15/09/2022).

Aksi kali ini buntut dari naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ditetapkan oleh pemerintah pada tanggal 3 September lalu.

Putera, Humas dari Aliansi Lampung Memanggil menyampaikan dalam aksi kali ini mereka akan menyampaikan beberapa tuntutan.

Tuntutan tersebut antara lain menolak kenaikan BBM, menolak RKUHP, lalu cabut undang-undang cipta kerja.

BACA JUGA: Ribuan Personel Gabungan Dikerahkan untuk Amankan Aksi Demo Aliansi Lampung Memanggil

"Untuk tuntutan, cabut segala bentuk kebijakan anti rakyat, disertai tuntutan lainnya tolak kenaikan BBM, tolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), lalu cabut undang-undang cipta kerja, serta libatkan masyarakat dalam rancangan undang-undang Sisdiknas (sistem pendidikan nasional)," pungkasnya.

Masa Aliansi Lampung Memanggil sendiri menginginkan masuk ke dalam (kantor DPRD) untuk bertemu dengan perwakilan dari DPRD Provinsi Lampung.

"Untuk itu Aliansi Lampung Memanggil sudah ada tim negosiasi dengan pihak aparat kepolisian dan akan dicoba lagi sebisa mungkin massa aksi bisa masuk secara tertib dan bertemu dengan wakil DPRD Provinsi Lampung," jelasnya.

BACA JUGA: Unjuk Rasa Mahasiswa, Massa Aliansi Lampung Memanggil Mulai Bergerak ke Gedung DPRD Lampung

BACA JUGA: Agar Tetap Kondusif, Aparat Kepolisian Bersholawat Dihadapan Massa Demonstrasi

Ia memaparkan Aliansi Lampung Memanggil ingin melakukan sidang rakyat.

" Intinya bagaimana tuntutan hari ini dipenuhi dan disampaikan ke DPR RI," paparnya.

Dirinya juga menyampaikan apabila tuntutan tidak terpenuhi dalam 1x24 jam maka akan melakukan aksi yang lebih besar lagi.

"Jika tidak terpenuhi akan mengultimatum 1x24 jam kita akan menggalang aksi yang lebih banyak lagi," tandasnya. (*)