Kupastuntas.co, Lampung Barat - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Barat menitik beratkan penanganan inflasi akibat dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Ranperda Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus mengatakan bahwa dampak kenaikan BBM memberikan dampak secara langsung terhadap masyarakat, sehingga dengan adanya APBD Perubahan tersebut ia berharap bisa membantu meringankan kesulitan masyarakat.

"Sebenarnya kan inflasi itu kan terjadi kenaikan harga bahan pokok, itu sudah menjadi hal yang biasa ketika harga BBM naik tentu harga bahan pokok juga mengalami kenaikan, termasuk hasil pertanian juga karena biaya operasionalnya naik tentu para petani ingin hasil produksi nya juga naik," kata Parosil saat diwawancara, Selasa (13/9/2022).

Namun hal tersebut tidak selalu terjadi, menurut Parosil terkadang biaya operasional tinggi tetapi justru harga hasil produksi menurun, hal tersebut yang akan menjadi perhatian Pemerintah kedepan bagaimana agar permasalahan tersebut dapat di bantu mencarikan solusi.

"Saya contohkan misalnya peternak ikan biaya operasionalnya tinggi biaya pakan nya tinggi tetapi dengan hasil produksi yang baik justru harga jual nya rendah ini nanti yang harus jadi perhatian dengan memberikan bantuan terkait apa yang menjadi kebutuhan mereka," jelasnya.

Kemudian pemerintah juga akan memberikan bantuan jaring pengaman sosial termasuk juga lansia, keluarga tidak mampu dan sebagainya. Kemudian untuk para petani akan diberikan bantuan berupa bibit ikan dan juga bibit pertanian lainnya.

"Untuk pengawasan terkait hal tersebut tentu sifatnya melekat dari DPRD ia dari pihak Inspektorat juga ia agar pengendalian inflasi ini bisa berjalan secara maksimal untuk meringankan kesulitan yang di alami oleh masyarakat akibat dampak kenaikan harga BBM dan pandemi," pungkasnya.

Ketua DPRD Lambar, Edi Novial mengatakan mendukung penuh apa pun upaya dari Pemkab dalam mengendalikan inflasi selama keberpihakannya terhadap masyarakat.

"Karena ada kenaikan BBM artinya sudah pasti berpengaruh dengan kondisi yang ada di lapangan, ketika nanti memang ada program dari masing-masing OPD yang untuk kepentingan masyarakat pada prinsipnya akan kita bahas apa saja program yang akan diberikan kepada penerima jika memang program nya pro rakyat kami pasti mendukung karena kami merupakan bagian dari wakil masyarakat," singkatnya. (*)