Kupastuntas.co, Lampung Barat - Meski sudah satu tahun terdaftar, sebanyak 30 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Pekon (Desa) Kembahang, Kecamatan Batu Brak, Kabupaten Lampung Barat (Lambar) belum menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau pun Program Keluarga Harapan (PKH).

Peratin (Kepala Desa) Kembahang, Donal Hentrisa mengatakan, sebanyak 30 KPM tersebut mengeluhkan saldo kartu penerima manfaat kosong, setelah dilakukan pemadanan data terpadu keluarga sejahtera (DTKS).

Donal mengaku, dua tahun lalu pihaknya diperintahkan oleh Dinas Sosial (Dinsos) untuk pemadanan data pada DTKS, namun beberapa bulan kemudian setelah dipadankan, saldo yang ada pada kartu masing-masing KPM kosong.

"Hingga sekarang masih 20-30 kartu KPM kami yang saldonya kosong, ada yang sudah satu tahun lebih, ada juga yang baru beberapa bulan terakhir ini banyak yang masih kosong," kata Donal, saat dikonfirmasi, Selasa (23/8/2022).

Menurut Donal, permasalahan yang sama bukan hanya terjadi di wilayahnya, tetapi di beberapa Pekon lain juga banyak mengalami permasalahan tersebut, sehingga ia berharap ada solusi dari Dinsos Lambar atau pun Provinsi terkait hal itu.

"Karena mata panah nya tentu ke kami juga ke Peratin meskipun kami sudah bolak balik juga koordinasi sama Dinsos untuk mencarikan solusinya, jadi kami mohon bagaimana caranya saldo yang kosong tadi jangan terlalu lama kosongnya," ujarnya

Sehingga upaya penurunan angka kemiskinan yang ada di Kabupaten setempat bisa maksimal, sehingga harapan mereka baik pihak Kabupaten, Provinsi ataupun Pusat bisa membantu mencarikan solusi atas hal tersebut sehingga secepatnya bisa di selesaikan masalahnya.

Terpisah Kepala Bidang (Kabid) Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Provinsi Lampung Ahmad Victorrys menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang mempengaruhi saldo pada masing-masing kartu KPM yang kosong diantaranya belum masuk DTKS.

"Kemudian saat ini kan ada perbedaan mekanisme penyaluran, dari E-Warung, BRI Link, geser ke PT Pos lalu sekarang ke Bank lagi dan banyak faktor lain," kata Ahmad di sela-sela Rakor Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Aula Kagungan, Selasa (23/8/2022).

Namun Pemerintah menekankan bahwa untuk data DTKS harus betul-betul mencerminkan realitas kemiskinan yang ada, sebab jika tidak real atau tidak tepat sasaran data yang ada di BPS akan berbeda.

"Makanya tadi saya tekan kan untuk kepala desa atau peratin selaku garda terdepan untuk melakukan pendataan harus lebih objektif sesuai dengan kriteria-kriterianya, karena ini juga sebagai salah satu langkah mendukung program pemerintah dalam penghapusan kemiskinan ekstrem," ujarnya. 

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Lampung Barat Jaimin, melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Raden Muhammad Arsyad menjelaskan, terkait kosongnya saldo pada Kartu Penerima Manfaat milik masyarakat penerima bantuan BPNT atau pun PKH terdapat beberapa permasalahan.

"Pertama disebabkan karena Data Terpadu Keluarga Sejahtera (DTKS) tidak sinkron dengan Kartu Keluarga (KK) yang menyebabkan adanya ketidak padanan, kemudian KK dan NIK belum Padan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) diantaranya NIK nya ganda dan namanya berbeda," ungkapnya. (*)

Video KUPAS TV : Pantau Aktivitas Warga Binaan di Dalam Lapas Kelas IIA Kalianda Lampung Selatan