Kupastuntas.co, Lampung Utara - Anggaran dana desa (ADD) yang dipergunakan untuk pembiayaan oprasional perangkat desa belum dicairkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Utara yaitu bulan Juni - Juli.

"Untuk pencairan ADD di bulan Juni dan Juli itu akan dibayarkan di bulan Agustus yang akan datang," kata Iskandar Helmi Kabid Perbendaharaan mewakili Kadis BPKAD Lampura Desyadi, Senin (18/7/2022).

Ia menerangkan, pencairan ADD tersebut terlambat disebakan oleh keuangan di Kabupaten Lampung Utara yang menurutnya belum stabil.

"Kalau dana alokasi umum (DAU) itu memang tidak ada soal, karena dari pemerintah pusat kepada daerah langsung dibayarkan, tetapi yang menjadi prioritas kita adalah yang ada di APBD Lampura, terutama untuk pembayaran gaji PNS itu prioritas baru yang lainnya," kata Iskandar.

Ia menjelaskan bahwa, terdapat perangkat desa yang kerap menanyakan status mereka kepadanya.

"Ada beberapa perangkat desa yang menanyakan kepada saya status mereka ini pegawai pemerintah atau bagaimana karena suka telat dibayarkan, karena menurut saya kalau PNS itu dibayarkan dulu baru kerja, sedangkan para perangkat desa kerja dulu baru dibayar," kata Iskandar.

Terpisah, Asrul Yamin Hakim Kepala Bidang Perencanaan Anggaran mengatakan sumber pendapatan Lampura berasal dari tiga hal.

"Kalau sumber pendanaan kita itu ada tiga jenis, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) lalu Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH)," ujarnya Jumat (15/7/2022).

Untuk ketiga sumber pendanaan tersebut,  Asrul mengatakan bahwa DAU dan juga DAK tidak ada persoalan ataupun keterlambatan.

"Yang menjadi permasalahan adalah dana bagi hasil (DBH) yang kita dapatkan dari Provinsi, jadi kalau dari tiga sumber dana tersebut satu saja yang bermasalah, maka ya akan bermasalah juga ke lainnya termasuk ADD," kata dia.

Sebelumnya, beberapa perangkat desa mengeluhkan keterlambatan pencairan ADD di Kabupaten Lampung Utara, dan pihak BPKAD Lampura telah memberikan keterangan akan permasalahan tersebut. (*)