Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Maret 2022, jumlah penduduk miskin dengan pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis Kemiskinan di Provinsi Lampung mencapai 1,00 juta orang atau 11,57 persen.

Kepala BPS Lampung Endang, Retno Sri Subiyandani mengungkapkan jika jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 4,61 ribu orang jika dibandingkan dengan kondisi pada bulan September 2021 yang sebesar 1,01 juta orang atau 11,67 persen. 

"Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2022 adalah sebesar 8,31 persen atau turun 0,19 poin jika dibandingkan dengan September 2021 yang sebesar 8,50 persen," kata dia saat memberikan keterangan, Jum'at (15/7/2022). 

Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2022 sebesar 13,14 persen atau mengalami penurunan 0,04 poin jika dibandingkan September 2021 yang sebesar 13,18 persen.

"Selama periode September 2021 hingga Maret 2022 , jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 1,7 ribu orang. Sementara di daerah perdesaan turun sebanyak 2,91 ribu orang," bebernya.

Menurutnya peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar jika dibandingkan dengan peranan komoditi bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

"Sumbangan garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan pada Maret 2022 tercatat sebesar 74,85 persen. Kondisi ini menurun dibandingkan dengan kondisi September 2021 yaitu sebesar 75,29 persen," katanya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) Provinsi Lampung Mulyadi Irsan, mengungkapkan jika penurunan angka kemiskinan tersebut tidak terlepas dari peran kepala daerah mulai dari Gubernur, DPRD, Bupati hingga Walikota.

"Selain itu juga adanya upaya kroyokan progam kegiatan di semua OPD yang mengarah kepada fokus dan lokus kantong-kantong kemiskinan di Lampung. Ini adalah upaya bersama kita harapkan di 2024 bisa satu dijid," kata dia.

Menurutnya, salah satu hal terpenting dalam pengentasan kemiskinan ialah dengan diperbarui nya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan disesuaikan dengan by name by address.

"Kalau kita mau percepatan penurunan orang miskin dengan informasi data. Maka diperlukan kejujuran dari kepala desa atau kepala kampung untuk memberikan informasi sebenarnya terhadap data orang miskin," kata dia. (*)