Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pemprov Lampung meluncurkan Tim Tanggap Insiden Keamanan Komputer atau Computer Security Insiden Response Team Pemerintah Provinsi Lampung (LampungProv-CSIRT) yang berlangsung di Ballroom Hotel Emersia, Rabu (29/6/2022).

Peluncuran tersebut dilakukan secara langsung oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI (purn) Hinsa Siburian bersama dengan Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim.

Dalam arahannya Hinsa Siburian berharap setelah dibentuknya CSIRT tersebut akan bertugas untuk mendeteksi serangan yang bersifat teknis agar sistem elektronik yang ada di suatu lembaga tidak terjadi insiden siber.

"Dengan terbentuknya tim CSIRT ini nantinya mereka akan memberikan kesadaran kepada anggota atau ASN yang ada di Pemprov Lampung dan juga masyarakat agar semakin sadar kita ini sekarang ada di dunia baru di ruang siber," kata dia saat dimintai keterangan.

Menurutnya, meski teknologi terus berkembang pesat tetapi nilai budaya, agama, bangsa dan negara harus menjadi benteng dan modal utama untuk beradaptasi dengan kemajuan terutama di bidang digital.

"Kalau seseorang menyebarkan ujaran kebencian melalui siber dan dimasukan kedalam smartphone itu bisa di baca warga di dunia. Tim ini diharapkan kedepannya bisa mendeteksi ancama yang bersifat tehnikal seperti itu," katanya lagi.

Sementara itu untuk ancama siber yang bersifat sosial maka diperlukan peran dari semua pihak hingga lembaga pendidikan untuk dapat beradaptasi dengan perubahan teknologi.

"Tetapi untuk ancama yang bersifat sosial itu semua lapisan masyarakat harus terlibat terutama lembaga pendidikan, lembaga agama dan orang tua. Mereka semua diharapkan bisa beradaptasi dengan dunia yang semakin maju di era digital," katanya. 

Sementara itu Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim, mengungkapkan jika berdasarkan data dari  BSSN, terdeteksi serangan siber yang masuk ke Indonesia sebanyak 1,6 miliar. 

Sebaran serangan siber tersebut tertinggi berada pada sektor akademik sebanyak 38,03 persen, swasta 25,37 persen, pemerintah daerah 16,86 persen, pemerintah pusat 8,26 persen, penyelenggara hukum 4,18 persen, dan personal 2,66 persen.

"Sehingga dengan dibentuknya tim ini diharapkan dapat meningkatkan pertahanan dan keamanan berbasis siber di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Karena kita juga kemungkinan tidak luput dari serangan siber," kata Nunik. (*)