• Kamis, 24 Oktober 2024

LKPJ KDH Disetujui, DPRD Minta Pemkab Lambar Lebih Berani Tetapkan Target PAD

Kamis, 28 April 2022 - 13.44 WIB
179

Paripurna dengan agenda pengesahan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah (LKPJ-KDH) tahun anggaran 2021 di ruang sidang Maghgasana sekretariat DPRD Lambar, Kamis (28/4/2022). Foto: Echa/Kupastuntas.co

Kupastuntas.co, Lampung Barat - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Barat (Lambar) meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) lebih berani menetapkan target serta menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal tersebut disampaikan anggota komisi lll DPRD Lampung Barat, Ismun Zani, pada rapat paripurna dengan agenda pengesahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ-KDH) tahun anggaran 2021.

Ismun mengatakan, meskipun LKPJ-KDH disetujui oleh seluruh anggota DPRD, namun tetap ada beberapa catatan serta rekomendasi yang ditujukan kepada Pemkab Lambar.

"Pemerintah Lampung Barat pada tahun mendatang harus lebih berani dalam menetapkan target serta menggali potensi pendapatan asli daerah, mengingat pada tahun 2021 realisasi pendapatan mencapai 105,13 persen, sehingga masih banyak potensi lebih," kata Ismun.

Kemudian, peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM), peningkatan produk domestik regional bruto (PDRB) dan peningkatan dibidang pertanian.

Serta peningkatan pembangunan infrastruktur mantap oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pada tahun 2021 persentase jalan mantap ditarget 74.00 persen yang terealisasi sebesar 68.10 persen, dan tahun 2022 target menjadi 80.00 persen.

Oleh sebab itu, DPRD merekomendasikan agar seluruh program-program tersebut bisa terealisasi sesuai target dan lebih ditingkatkan, sehingga predikat jalan dan jembatan mantab benar-benar bisa dirasakan masyarakat.

Pemkab juga diharapkan bisa lebih meningkatkan pembinaan kepada Linmas dan forum-forum yang dibentuk oleh Pemkab.

"Diharapkan kepada instansi terkait untuk menginvetarisir Ormas yang potensial dan membutuhkan pembinaan," tambah Ismun.

Selanjutnya, peningkatan Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dan terakhir meminta Kepala Diskoperindag untuk mendata usaha kecil dan menengah dengan cara verifikasi dan validasi data industry kecil dan menengah di Lambar.

Terkait dengan dampak Covid-19 di sektor usaha kecil/menengah dan perdagangan, DPRD merekomendasikan agar dialokasikan dana recovery bagi pelaku usaha.

Sementara Bupati Lambar Parosil Mabsus, menyambut baik sejumlah catatan dan rekomendasi yang diberikan DPRD.

"Dengan adanya kritikan serta masukan berarti di antara legislatif dan eksekutif memiliki tujuan sama yaitu bersama-sama untuk memajukan kabupaten," singkat Parosil. (*)


Video KUPAS TV : PLN PADAMKAN LAMPU ARTERI AKIBAT PEMKOT TUNGGAK IURAN