Kupastuntas.co, Lampung Barat - Meski pandemi wabah virus corona atau Covid-19 di Kabupaten Lampung Barat sudah melandai, tahun anggaran 2022 ini Pemkab setempat menyiapkan dana sebesar Rp, 38 Miliar lebih untuk penanganan dan pencegahan wabah asal negeri tirai bambu itu.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) setempat, Agustanto Basmar mengatakan dana Rp, 38 miliar lebih itu dibagi untuk beberapa perangkat daerah. Jadi tidak hanya dikelola satu perangkat daerah saja.

Untuk penanganan bidang kesehatan jelas Basmar, begitu sapaan akrab nya, sebesar Rp, 28.595.340.956 terbagi pada beberapa perangkat daerah, diantaranya SatpolPP, dinas Kominfo, BPBD, dinas kesehatan, RSUD, Inspektorat, dan kelurahan. 

Lalu penanganan dampak atau dukungan ekonomi sebesar Rp, 5.544.175.600, untuk di dinas Kiperindag, dinas tanaman pangan dan hortikultura, dinas perkebunan dan peternakan, dinas Pora Pariwisata, dinas ketahanan pangan, dan dinas perikanan.

Kemudian yang terakhir untuk bantuan sosial safety net atau jaringan pengaman sosial Rp, 4.186.266.300 yang terbagi di empat dinas yaitu dinas Koperindag, dinas sosial, dinas kesehatan, dan dinas ketahanan pangan.

"Itu merupakan rencana anggaran untuk penanganan dan pencegahan Covid-19. Pagu tersebut adalah pagu sementara, mungkin saja bisa berubah karena tidak menutup kemungkinan berkurang atau bertambah," ungkapnya saat dihubungi melalui sambungan selulernya, Kamis (6/1/22).

Mantan kepala dinas perkebunan dan peternakan itu berharap, pandemi Covid-19 betul-betul berakhir di 2022 sehingga kegiatan yang membutuhkan anggaran bisa berjalan dengan baik tanpa adanya pemangkasan atau refocusing anggaran ditengah perjalanan, pungkasnya.

Terpisah, kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) setempat, Okmal menyebut realisasi penyerapan anggaran dana penanganan Covid-19 di Kabupaten bumi beguai jejama sai betik itu sebesar Rp, 34 miliar lebih.

"Dari anggaran yang siapkan Pemkab Lampung Barat sebesar Rp, 41.045.217.629, yang terserap hanya Rp, 34.053.347.771 atau 82,97 persen. Jadi ada sisa anggaran di kas daerah. Tidak terserapnya anggaran karena di penghujung 2021 kasus mulai melandai," singkatnya. (*)