Kupastuntas.co, Lampung Barat - DPRD Lampung Barat meminta agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat lebih selektif dalam memberikan bantuan dana hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam setiap tahunnya.

Permintaan itu disampaikan Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Bahrin Ayub, saat membacaka pemandangan umum dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum Fraksi-fraksi DPRD tentang nota pengantar Ranperda tentang rancangan APBD Lampung Barat tahun anggaran 2022, Selasa (9/11/2021).

"Karena Fraksi Partai Golkar melihat grafik pemberian dana hibah selalu naik setiap tahunnya. Untuk itu kami meminta agar pemerintah juga dapat melakukan penyesuaian anggaran disegala bidang termasuk dana hibah," ungkapnya.

Menurutnya, kebutuhan dasar akan penanganan bencana dan infrastruktur saat ini lebih menjadi prioritas ketimbang memperbanyak hibah yang tidak terukur peruntukannya.

Selain itu terus Bahrin, Fraksi Partai Golkar menitikberatkan APBD tahun 2022 harus memberikan stimulus untuk mendukung reformasi struktural guna memulihkan ekonomi. Pemerintah daerah harus dapat menyesuaikan dengan budaya kerja baru, dalam penyusunan program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran hendaknya dilakukan secara efisien yang pro rakyat dan demi kesejahteraan masyarakat.

Ia juga meminta perhatian dan langkah kongkrit pemerintah melalui OPD terkait terhadap bencana alam yang terjadi dibeberapa titik dikabupaten Lampung Barat,  mengingat kondisi bencana yang terjadi sangat membahayakan bagi masyarakat yang berada di sekitaran lokasi longsor maupun yang melintas.

Masih kata Bahrin, Fraksi Partai Golkar memberikan apresiasi yang setinggi tingginya terkait langkah awal pemerintah daerah yang akan melaksanakan pembangunan 9 sembilan ruas jalan yang bersumber dari Program Pinjaman pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Dibalik itu, pihaknya melihat bahwa kesembilan ruas jalan tersebut masih sangat jauh dari harapan dan keinginan masyarakat Lampung Barat untuk memperoleh pembangunan jalan yang merata disetiap wilayahnya.

"Untuk itu Fraksi Partai Golkar meminta kepada pemerintah daerah dalam melakukan penyusunan program Kegiatan pembangunan yang akan di anggarkan dalam APBD tahun anggaran 2022, dilakukan secara professional, proforsional dan merata berdasarkan skala prioritas kebutuhan masyarakat di tiap-tiap kecamatannya," tegas Bahrin. (*)

Video KUPAS TV : RATUSAN KOTAK AMAL YANG DIPAKAI UNTUK DANA TERORIS KEMBALI DITEMUKAN