Kupastuntas.co, Lampung Timur - Dalam sepuluh tahun terakhir, intensitas kebakaran di hutan TNWK cukup tinggi. Setiap tahunnya tidak kurang dari 50 kejadian, Jumat (3/9/2021).

Hal tersebut disampaikan oleh koordinator pemadam kebakaran hutan, Diky, dihadapan panitia Panitia Kerja (Panja), Komisi IV, DPR RI.

Diky menjelaskan, dari luas 1.125 hektare hutan TNWK 30 persen kondisi hutan degradasi, dimana hanya ditumbuhi semak dan alang-alang yang mudah terbakar. Dampaknya tentu berpengaruh terhadap satwa, serta menimbulkan polusi udara.

"Dengan kondisi hutan degradasi dipicu dengan cuaca panas, terus banyaknya pelaku ilegal dalam hutan itu tiga faktor utama penyebab kebakaran di hutan TNWK," kata Diky.

Lanjutnya, untuk memulihkan kondisi hutan dalam kondisi degradasi perlu peran serta pemerintah dan masyarakat. Sebab untuk memulihkan hutan butuh anggaran besar dan masyarakat perlu dirangkul.

Diky mencontohkan, seperti lokasi Seksi III, Resort Rawa Kidang seluas 50 hektare, dulu merupakan daerah degradasi yang rawan dengan kebakaran. Namun setelah diubah menjadi wilayah restorasi dengan ditanami tumbuhan, rencananya akan menjadi suplai kebutuhan pakan badak.

"Restorasi Rawa Kidang saat ini dikelola oleh kelompok tani hutan, yang melibatkan beberapa warga Desa Labuhan Ratu VII," lanjutnya.

Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin mengatakan, persoalan di hutan TNWK ternyata banyak ditemui setelah melakukan Panja dengan pihak balai.

"Mulai dari kebakaran, perburuan, dan konflik gajah liar yang tidak kunjung selesai," kata Sudin.

"Persoalannya komplit, perlu ada penegasan tindakan hukum kepada pemburu yang masih terbilang ringan untuk dirumuskan lebih berat lagi, agar pelaku ilegal dalam hutan punya efek jera," lanjutnya.

Sudin juga mengatakan, alat pemadam kebakaran yang digunakan pihak Balai TNWK sangat tradisional, hanya dengan menggunakan tangki gendong, dengan cara manual memukul api menggunakan kayu, sehingga sangat tidak profesional.

"Kebetulan di sini ada Pak Wamen LHK, dan disaksikan kawan-kawan komisi IV, kami minta 2023 kebutuhan yang diperlukan TNWK untuk menanggulangi beberapa konflik agar direalisasikan," pungkasnya. (*)

Video KUPAS TV : JOKOWI MINTA VAKSINASI DI LAMPUNG TERUS DIGENCARKAN