Kupastuntas.co, Lampung Barat - Kasus Covid-19 meningkat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Barat (Lambar) meminta agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat mencabut izin kegiatan 'nayuh' atau pesta pernikahan untuk sementara waktu.

Hal itu disampaikan Sekretaris Fraksi partai Golkar DPRD Lampung Barat, Bahrin Ayub, yang juga Sekretaris Komisi I DPRD Lampung Barat, saat dihubungi Kupastuntas.co melalui sambungan seluler nya, Sabtu (24/7/21).

Alasannya kata Bahrin, sapaan akrab Bahrin Ayub, saat ini wabah asal negeri tirai bambu itu masih tidak terkendali dan bahkan tidak sedikit warga masyarakat yang terpapar Covid-19 masuk klaster 'nayuh'.

"Kian hari warga yang terpapar Covid-19 terus mengalami penambahan. Bahkan ruang isolasi Rumah Sakit Alimudin Umar sudah penuh dan ketersediaan obat-obatan termasuk oksigen mulai menipis. Jadi ini tidak bisa dibiarkan," ungkapnya.

Oleh karena itu, pihaknya meminta agar izin 'nayuh' segera dicabut, bukan lagi dikaji. Apalagi banyak warga yang terpapar tanpa gejala, sehingga bisa membahayakan warga lain yang belum terpapar, karena banyak warga yang menolak untuk dilakukan tes.

"Saat 'nayuh' atau pesta tidak mungkin protokol kesehatan bisa dijalankan dengan baik. Kerumunan tidak bisa dihindarkan dan banyak warga yang terlihat tidak menggunakan masker," jelasnya.

Yang harus menjadi pertimbangan pemerintah tambahnya, sudah banyak tenaga kesehatan yang terpapar Covid-19 dan banyak Peratin yang menginginkan agar Peraturan Bupati (Perbup) tentang nayuh untuk dicabut, sementara agar bisa menekan lonjakan kasus di Kabupaten Bumi Beguai Jejama Sai Betik itu.

"Nayuh bukan satu-satu nya cara mengatasi pandemi, tapi menjadi salah satu upaya menekan laju angka terkonfirmasi. Karena disitu ada kerumunan dan peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam memutus mata rantai penyebaran virus," tegasnya. (*)

Video KUPAS TV : CAFE TOKYO SPACE BANDAR LAMPUNG DISEGEL