Nunggak Pajak, 7 Hotel di Bandar Lampung Akan Disegel
Kepala Bidang Pajak BPPRD Bandar Lampung, Andre saat dimintai keterangan. Foto: Rohmah/Kupastuntas.co
Bandar Lampung, Kupastuntas.co - Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung menghitung sampai saat ini ada 7 hotel yang menunggak pajak dan direncanakan akan disegel.
Namun tak semata-mata menyegel, Kepala Bidang Pajak BPPRD, Andre mengungkapkan bahwa ketujuh hotel ini sudah diberi surat pemberitahuan dan peringatan sebanyak tiga kali.
"Sampai saat ini ada 7 hotel yang menunggak dan direncanakan akan disegel," kata Andre ketika dimintai keterangan, Rabu (16/6/2021).
Ia mengatakan, tidak akan ada penyegelan jika tempat usaha tersebut merespon ketika sudah diberi surat peringatan.
"Kan kami punya pakta integritas yang isinya perjanjian untuk melaksanakan tanggung jawab mereka sebagai wajib pajak kepada pemerintah seperti pemakaian tapping box secara maksimal dan lain-lain," ucapnya.
Namun ketika sudah diberi peringatan sebanyak tiga kali dan surat pemberitahuan tidak ada jawaban apapun, maka perpajakan akan menindak lanjut hal tersebut. "Penyegelan sedang dipersiapkan," ungkapnya.
Identitas ketujuh hotel dan waktu sidak penyegelan masih dirahasiakan demi kelancaran kegiatan sidak.
Andre juga menjelaskan untuk tempat hiburan akan ditindaklanjuti karena BPPRD masih akan fokus menyelesaikan masalah pajak rumah makan dan hotel terlebih dahulu.
Inspektur Bandar Lampung, M. Umar juga mengatakan bahwa setelah beberapa rumah makan, hotel dan tempat hiburan akan menjadi target penyegelan. (*)
Berita Lainnya
-
Gubernur Lampung: 27 Desa Penyangga Taman Nasional Way Kambas Akan Tumbuh Lebih Cepat
Kamis, 26 Maret 2026 -
Kundapil di Bandar Lampung dan Lamsel, Sudin Ingatkan Warga Lampung Waspadai Ancaman Sosial Modern
Kamis, 26 Maret 2026 -
Dirbinmas Polda Lampung Dorong Peningkatan Kapasitas Bhabinkamtibmas, Perkuat Profesionalisme di Era Digital
Kamis, 26 Maret 2026 -
Sudin Tekankan Transformasi Digital Polri, Bhabinkamtibmas Lampung Dibekali AI dan Uji Langsung Respons Masyarakat
Kamis, 26 Maret 2026








