Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Meskipun Pemilihan Umum (Pemilu) serentak baru akan digelar pada 2024 mendatang. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Provinsi Lampung mulai merancang dan mempersiapkan strategi pemenangan.

Hal persiapan tersebut dimulai dengan diselesaikannya Musyawarah Anak cabang (Musancab) di tingkat kecamatan se-Lampung.

Wakil Ketua Bidang Komunikasi Politik DPD PDI-P Lampung, Yanuar Irawan mengatakan, pihaknya baru menyelesaikan musyawarah anak cabang Musancab. Jadi PDI-P baru penyempurnaan untuk periode lima tahun ke depan di tingkat PAC.

"Musancab ini di seluruh Lampung bahkan seluruh Indonesia. Kami DPD ditugaskan untuk memimpin rapat rapat itu. Saya dua minggu kemarin keliling terus di Lampung Barat, Pesisir Barat dan Tanggamus. Ada yang dilakukan di setiap kecamatan, ada yang dikumpulkan jadi satu, teknisnya dari mereka. Kalau terlalu jauh jaraknya, dilakukan per kecamatan, biar kita yang keliling," ungkap Yanuar.

Dalam musancab ini, selain mempersiapkan langkah-langkah dan strategi kedepan, juga dilakukan pemilihan ketua dan struktur baru PAC. Ada beberapa yang diganti tapi banyak juga yang terpilih kembali. Karena pemilihan ketua ini merupakan usulan dari ranting.

"Dari bawah mengusulkan beberapa nama, nanti kita DPD mengevaluasi dan kita pilih satu," ujarnya.

Yanuar menambahkan, Musancab ini pihaknya kejar target, karena DPP PDI-P memberikan batasannya bulan April sudah selesai melaksanakan konsolidasi di PAC.

Setelah ini akan dilaksanakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda). Dimana pesertanya anggota PAC yang sudah terpilih. Kemudian ada rapat kerja cabang di tingkat kabupaten (Rakercab), baru Rakernas pesertanya DPD dan DPC. 

"Rakerda kemungkinan habis lebaran. Agendanya konsolidasi organisasi dan bicara program partai satu tahun ke depan, termasuk strategi menghadapi pemenangan 2024," lanjutnya.

"Karena harus bergerak dari sekarang, gak bisa instan. Termasuk menyikapi ada beberapa daerah yang berakhir di tahun 2022 dan 2023," pungkasnya. (*)

Video KUPAS TV : DPRD LAMPUNG AJAK MASYARAKAT TAAT BAYAR PAJAK KENDARAAN (BAGIAN 2)