Lampung Timur, Kupastuntas.co - Pemerintah Daerah perlu melihat secara real kondisi ekonomi ratusan buruh nelayan yang ada di Pesisir Lampung Timur, perekonomian nelayan selama pandemi Covid-19 mengalami ketidak stabilan pasar.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Lampung Timur, Alfian, Kamis (22/4/2021).

Menurut Alfian, di Lampung Timur dalam catatanya terdapat 700 nelayan khususnya di Kecamatan Labuhan Maringgai, yang terpusat di Desa Muara Gadingmas dan Margasari. Kata Alfian, buruh nelayan sangat terdampak secara ekonomi akibat fenomena tersebut.

Sebab, pekerja nelayan semua tergantung dengan pemilik kapal, jika pemilik kapal tidak mengijinkan perahunya turun maka pelaku nelayan tidak beraktifitas.

"Dan selama pandemi banyak kapal yang mengurangi aktifitasnya, karena modal tidak sesuai dengan hasil," kata Alfian.

Ia menuturkan kurangnya aktifitas berlayar karena disebabkan dengan kondisi pasar, dimana pembeli berkurang hingga 30 persen, sehingga harga ikan tidak stabil mengalami penurunan harga hingga 20 persen dari harga normal.

Berkurangnya pembeli disebabkan dengan kondisi Covid-19, harapan HNSI Pemerintah perlu melakukan tindakan yang bisa membantu nelayan, apa lagi menjelang hari raya idul fitri kebutuhan meningkat pendapatan berkurang.

"Pelaku UMKM selalu mendapat sorotan pemerintah dengan memberikan bantuan modal, sementara pemerintah tidak memberikan program bantuan untuk buruh nelayan," terang Alfian.

Sementara itu, pengusaha kapal Andi Baso, menegaskan kepada pemerintah jangan terlalu membuat informasi Covid-19 yang berlebihan yang kesan nya menakuti, karena informasi dimaksud sangat mempengaruhi pasar dalam usaha jual beli ikan.

Sebab pembeli ikan di Pesisir Labuhan Maringgai banyak dari luar daerah untuk sekala besar, jika informasi Covid 19 selalu dibesarkan maka pembeli dari luar daerah merasa khawatir.

"Kalau nelayan di Labuhan Maringgai lumpuh total akan berdampak pada seluruh pelaku ekonomi lainya karena nelayan adalah penggerak mesin ekonomi wilayah pesisir," kata Andi Baso. (*)

Video KUPAS TV : TALKSHOW RAMADAN BERSAMA DPRD LAMPUNG : TATA KELOLA PEREKONOMIAN DAERAH (BAGIAN 1)