Lampung Barat, Kupastuntas.co - Dalam realisasi program unggulan pemerintah padah tahun 2020 lalu yakni penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) di Lampung Barat  (Lambar) ditemukan perbedaan antara jumlah yang tersalur dengan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan.

Tiga program bansos tersebut dinaungi langsung oleh kementerian Sosial (Kemensos) berupa Bantuan pangan Non Tunai (BPNT) Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Program Keluarga Harapan (PKH). 

Salah satu pekon yang mengalami perbedaan data KPM BPNT adalah Pekon Kerang,  Kecamatan Batu Brak. Jumlah perbedaan yang cukup signifikan hingga mencapai 57 KPM.

Perbedaan jumlah tersebut berdasarkan data yang ada pada Kordinator Daerah ( Korda ) 129 KPM sedangkan yang diterima dan yang disalur agen pembantu tidak lebih dari 72 KPM.

Agen penyalur BPNT Pekon Kerang, Sahrul saat dikonfirmasi mengatakan bahwa tahun 2020 lalu pihaknya hanya menyalurkan BPNT sebanyak 72 KPM jumlah dan jumlah tersebut dibenarkan oleh Helmi selaku personel pendamping BPNT kecamatan Batu Brak.

"Benar, BPNT pekon kerang 72  KPM jumlah itu sesuai dengan catatan dan data penyaluran tahun lalu, saya tidak tau kalau ada perbedaan jumlah yang ada di Korda," ungkap Helmi sembari menunjukkan data diberkas miliknya.

Kordinator Daerah BPNT dan BST Lambar, Jefri saat dikonfirmasi mengaku bahwa dalam data miliknya BPNT di Pekon Kerang mecapai 129 KPM.

"Kebetulan saya masih berada di depan Komputer Pak, didalam data website resmi ini, BPNT  Pekon Kerang tertulis 129 KPM," ungkap jefry melalui ponsel.

Ditanya terkait perbedaan jumlah dengan yang telah disalurkan cukup banyak, jefri hanya mengatakan bahwa data yang diterimanya secara global dan belum tentu berhasil direalisasi.

"Iya betul, karena data yg diberikan kesaya adalah data global bukan data yg pasti berhasil saat realisasi," tulis Jefri.

Terpisah, Korda PKH Lambar,  Arsya tidak mengelak, saat dikonfirmasi tentang adanya penduduk di kecamatan sekincau yang mengaku terdaftar sebagai peserta KPM PKH namun tidak tersentuh dalam realisasinya.

"Benar setelah saya crosscheck ke petugas kami di sekincau, ada 14 kartu keberadaannya belum jelas entah dimana dan secara kebetulan 14 KPM tersebut  masuk juga di dalam data calon peserta PKH baru, apa faktor yang menjadi penyebabnya tidak jelas akan kami telusuri dulu dimana dan apa permasalahan nya, " tegas Arsya. (*)