Kupastuntas.co, Lampung Utara - Kabid P2P Dinas Kesehatan Lampung Utara (Lampura), dr. Dian Mauli, M.H menegaskan semua biaya pemeriksaan medis Covid-19 di Lampura sepenuhnya tanggung oleh Pemda setempat dan dipastikan tidak ada pungutan biaya.

Diskes Lampura sayangkan Pondok Pesantren (Ponpes) Walisongo yang me laksanakan rapid test massal secara mandiri yang menjadi keluhan dan memberatkan wali santri

"Pada dasarnya, apabila Ponpes Walisongo hendak melakukan rapid test massal dapat mengajukan Kepada Dinas Kesehatan selaku perpanjangan tangan Pemda Lampura," jelas Dian Mauli, Jumat (04/12/2020).

dr. Dian Mauli, M.H juga menerangkan, semua biaya pemeriksaan medis Covid-19 di Lampura sepenuhnya tanggung jawab Pemda Lampung Utara dengan melalui RS yang direkomendasikan.

Namun, bila dilakukan di rumah sakit swasta yang tidak masuk rekom maka pasti ada biaya.

Saat ditanya tentang adanya uang yang diterima dari rapid test santri Walisongo, Dian Mauli mengatakan, itu tidak benar.

Namun, informasi yang diterima yaitu kerjasama Ponpes Walisongo dengan RS H. Yusuf, dan RS tersebut adalah swasta artinya pasti ada tarifnya.

"Tidak ada biaya yang kami bebankan kepada Ponpes Walisongo terkait pemeriksaan medis sebelumnya," lanjutnya.

Kasi Ponpes Walisongo, H. Makmur mengatakan, rapid test massal di Walisongo itu merupakan inisiatif intern Ponpes.

"Seandainya adanya pungutan terhadap wali santri Walisongo, itu permasalahan internal," jelas Makmur.

"Betul memang kita melakukan rapid test secara massal para santri, namun ada biaya yang dikeluarkan karena sifatnya mandiri. Tapi banyak juga santri yang tergolong tidak mampu, jadi tidak dipugut biaya," pungkasnya. (*)

Video KUPAS TV : Komandan Korps Marinir Tinjau Ketahanan Pangan Marinir di Lampung