• Sabtu, 23 Januari 2021

Perihal BPJS ketenagakerjaan, Ini Tanggapan Disnakertrans Lampura

Jumat, 04 Desember 2020 - 12.04 WIB
124

Sekretaris Disnakertrans Kabupaten Lampung Utara, Imam Hanafi.

Lampung Utara, Kupastuntas.co - Menanggapi sejumlah pemberitaan terkait hanya 3 SKPD Pemkab yang telah mendaftarkan pekerja dalam kepersertaan BPJS ketenagakerjaan Kotabumi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Lampung Utara akan fokuskan Perlindungan kerja.

Sekretaris Disnakertrans Kabupaten Lampung Utara, Imam Hanafi menjelaskan bahwa begitu banyak keuntungan yang didapatkan dari BPJS ketenagakerjaan maka kedepannya fokus perlindungan kerja diutamakan.

"Memang Keluhan SKPD yang lain hampir sama, yaitu anggaran yang terbatas sehingga belum semua dinas terdaftar di BPJS ketenagakerjaan tapi kedepan ini menjadi fokus utama Disnakertrans Lampura dalam perlindungan kerja," jelas Imam Hanafi

Sekretaris Disnakertrans Lampura juga menambahkan bahwa 3 dinas yang telah terdaftar karena resiko kecelakaan kerja di dinas tersebut (BPBD, DLH, Disperumkim dan tata kota) memang tinggi karena banyak pekerjaan di luar lapangan, Jum'at (04/12)

Disinggung bahwa Sat Pol PP dan RSUD Ryacudu Kotabumi belum terdaftar, Imam Hanafi juga menegaskan bahwa kedua dinas itu sudah sepantasnya telah terdaftar karena kecelakaan kerja juga tinggi.

"Sat Pol PP dan RSUD Ryacudu itu harus gabung, karena Sat Pol PP juga banyak tugas lapangan yang bersinggungan dengan Kamtibmas sedangkan pekerja RSUD Ryacudu juga demikian karena paparan virus Penyakit atau zat kimia lainnya berbahaya," imbuh Imam Hanafi

Namun ketika ditanya apakah pekerja di Disnakertrans Kabupaten Lampung Utara sudah terdaftar di BPJS ketenagakerjaan, Imam Hanafi mengatakan dinas mereka terkendala anggaran.

"Ada 15 pekerja di lingkungan Disnakertrans, hendak kami daftarkan tapi anggaran tidak ada" kilah Imam Hanafi

Sebelumnya, Kepala BPJS ketenagakerjaan Kotabumi, Zainal Abidin telah menyurati sebanyak 2 kali dengan RSUD Ryacudu agar pekerja RS didaftarkan namun selalu ditolak.

Demikian halnya dengan Sat Pol PP, salah satu honorer satuan tersebut menceritakan bahwa dalam kondisi tertentu mereka lebih rentan dengan resiko berbahaya.

"Pas demo tempo hari bang, ada kawan dilempar batu mengalami luka dan kalo kami sudah terdaftar di BPJS ketenagakerjaan mendapatkan jaminan Keselamatan," jelas narasumber yang enggan disebutkan namanya. (*)