• Kamis, 26 November 2020

Forum Masyarakat Lampura Gelar Aksi Damai Terkait Sengketa Lahan

Kamis, 19 November 2020 - 17.33 WIB
191

Forum Masyarakat Lampura saat menggelar aksi damai di Kecamatan Kotabumi Utara, Kamis (19/11/2020). Foto: Riki/Kupastuntas.co

Kupastuntas.co, Lampung Utara - Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Forum Masyarakat Lampura (Lampung Utara) menggelar aksi damai ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab Lampura), terkait sengketa lahan dengan Pemukiman Angkatan Laut (Kimal) di Kecamatan Kotabumi Utara, Kamis (19/11/2020).

Massa yang berjumlah sekitar 60 orang, menuntut Pemkab untuk memperjuangkan hak mereka dengan sejumlah lahan yang diklaim Kimal Lampura.

Koordinator aksi, Syahbudin Hasan menjelaskan, tanah dan lahan yang saat ini menjadi sengketa merupakan hak mereka, dibuktikan dengan Sertifikat kepemilikan lahan yang sah dari BPN.

"kami punya bukti yang sah. Namun menurut Kimal tanah kami masuk dalam wilayah Prokimal" jelas Syahbudin.

Baca juga : Dankimal Lampura: TNI AL Tak Mungkin Rebut Tanah Rakyat

Massa aksi demo tersebut langsung diterima oleh Pemkab Lampura. Tampak hadir menemui massa aksi, Asisten I, Ketua DPRD Lampung Utara, Kepala BPN, Kepala Kesbangpol dan Kepala Satpol PP.

Ketua DPRD Lampura, Romli, A.Md mengaku akan segera menindak-lanjuti tuntutan Forum Masyarakat Lampura terkait sengketa lahan tersebut. 

Sementara Ketua DPRD Lampura, Romli S.Ag mengatakan, persoalan tanah di Kotabumi Utara merupakan persoalan yang sudah bertumpuk-tumpuk dari tahun ke tahun tidak pernah tuntas. 

"Mungkin pada hari ini klimaksnya, saya ingin persoalan ini yang memang tidak mudah untuk diselesaikan. Tetapi kalau kita mau berjibaku bersama-sama dalam keseriusan kita, baik pemerintah maupun masyarakat ingin bersama-sama mencarikan jalan keluarnya, Insya Allah pelan-pelan mungkin ada titik terang,” jelas Romli.

Romli juga berharap kepada seluruh masyarakat, ntuk dapat berkoordinasi secara keseluruhan menjadi satu kesatuan, agar penyampaian aspirasi dapat secara keseluruhan tidak terpisah-pisah.

"Permasalah ini akan segera kami tindak-lanjuti dengan melibatkan sejumlah pihak yang terkait seperti Pemerintah Daerah dan BPN" jelas Romli

Adapun isi tuntutan massa adalah meminta Pemkab memfasilitasi mereka untuk menemui Panglima TNI, Menkopolhukam dan Presiden untuk mengadukan masalah mereka dan mendesak Pemkab setempat untuk membentuk Tim Pencari Fakta. Serta meminta Kapolres Lampura untuk bertindak adil dan tegas terhadap oknum TNI yang diduga menguasai tanah mereka. (*)


Video KUPAS TV : Aliran Sungai Bandar Lampung Jadi Tempat Mandi, BAB Hingga Bersihkan Makanan