Soal Jabatan Wabup, Ini Kata Wakil Ketua DPD PAN Lampura

Wakil Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Lampung Utara, Suwardi, S.H, M.H, CM.
Lampung Utara, Kupastuntas.co - H. Budi Utomo, S.E, M.M sebelumnya telah menegaskan akan segera mengisi kursi jabatan Wakil Bupati sisa masa Jabatan 2019-2024 untuk membantu dalam membangun Kabupaten Lampung Utara
Terkait pernyataan tersebut, salah satu partai pengusung Pasangan AIM - Budi Utomo, Partai PAN melalui Wakil Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Lampung Utara, Suwardi, S.H, M.H, CM menjelaskan sosok wakil bupati harus mampu membantu tugas Budi Utomo bukan hanya sekedar wakil yang menyiapkan pencalonan Kontestasi politik 2024 Mendatang.
"Idealnya seorang wakil harus membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Lampung Utara, jangan sampai baru duduk sudah mempersiapkan diri untuk kontestasi politik mendatang, karena kriteria khususnya harus mampu membangun sinergi antara kedua pimpinan tersebut," jelas Suwardi.
Partai PAN Kabupaten Lampung Utara belum memiliki Sikap untuk penentuan nama yang akan diusulkan karena saat ini sedang menyiapkan Musda PAN dan yang paling terpenting adalah koordinasi antara 4 partai pengusung.
"Bicara peluang, tentunya kita punya karena banyak Kader PAN dianggap mampu memikul tanggung jawab itu, sebut saja Ketua DPD PAN, Darwin Hipni, 4 Anggota dewan Fraksi PAN, kalo mau yang dari Akademisi dan politisi saya juga boleh" seloroh Suwardi
Suwardi juga menjelaskan bahwa pengajuan Bakal Calon Wakil Bupati masih terlalu jauh, karena banyak tahapan yang harus dilalui namun poin terpenting calon wakil bupati harus berasal dari 4 partai pengusung yaitu Partai PAN, PKS, Nasdem dan Gerindra
"Kita beri waktu buat pak Budi menata Lampura dulu, biar beliau bisa konsentrasi terlebih dahulu, bicara waktu pengajuan calon kira-kira 2 - 3 bulan mendatang, " imbuh Suwardi.
Terkait kemungkinan pihak diluar partai pengusung, Wakil Ketua PAN Lampura menyebutkan kenapa harus dari luar kalau partai pengusung punya tokoh-tokoh yang berkompeten, walaupun kemungkinannya selalu ada namun harus berdasarkan rekomendasi partai pengusung. (*)
Berita Lainnya
-
Mayat Pria Tanpa Identitas Ditemukan di Sungai Perkebunan Kopi Tanjung Baru Lampura
Selasa, 15 Juli 2025 -
Mantan Kades Sekipi Lampura Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Dana Desa, Negara Rugi Rp 434 Juta
Selasa, 15 Juli 2025 -
DLH Tutup Sementara Operasional Pabrik Singkong PT SIP di Lampung Utara
Kamis, 10 Juli 2025 -
Pemdes Negara Agung Gelar Rembuk Stunting, Kades Minta Bidan Desa Aktif di Desa
Rabu, 02 Juli 2025