Kupastuntas.co, Lampung Barat - Rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD dengan tim anggaran pemerintah daerah dan OPD terkait pembahasan KUA dan PPAS tahun anggaran 2021 berlangsung alot, pasalnya sejak dimulai pembahasan yang diawali dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pekon (DPMP) banyak di kritisi.

Satu persatu anggota Banggar DPRD mengkritisi anggaran yang ada di DPMP setempat, bahkan salah satu Banggar menyebut ada anggaran tidak masuk akal di DPMP.

Hal itupun disampaikan Sutikno di hadapan seluruh kepala perangkat daerah yang hadir. Sutik menginginkan agar penganggaran di masing-masing dinas ditinjau kembali.

Politisi partai Demokrat ini menyontohkan seperti pengadaan stabilo, materai, pulpen dan lain-lain untuk di hapuskan mengingat tidak mungkin Peratin tida bisa beli hal-hal sekecil itu.

"Kalau kurang tepat bukan, tapi banyak yang harus di evaluasi. Saya tahu dan sudah dibenarkan oleh Peratin bahwa mereka beli sendiri padahal di dinas ada anggaran untuk beli materai, jadi kalau kita teliti banyak yang tidak masuk akal," sebut Sutik, Kamis (3/9/20).

Karena lanjut Sutik, yang tidak kalah penting saat ini banyak jalan berlubang di Kabupaten Lampung Barat, kecuali anggaran untuk pemilihan Perain (Kepala Desa) jangan sampai proses demokrasi tidal berjalan dengan baik.

"Untuk menunjang infrastruktur bila perlu kita potong 50 persen. Kita harus setegasan bukan setegaan dari anggaran 5 milyar yang ada di DPMP sekali lagi stabilo pulpen dan materai itu dibuang saja, kita harus tegas, termasuk Bappeda juga harus tegas," kritik Sutik.

Hal serupa juga disampaikan pimpinan rapat, Erwansyah dia mengimbau untuk epesiensi anggaran dengan adanya Covid-19 ini.

"Kita harus ikat pinggang dengan adanya Covid-19 ini, keinginan kita tidak boleh sama seperti sebelum ada Covid-19, untuk apa apa jor-joran anggaran ditengah pandemi ini. Semua harus tepat sasaran dengan catatan dinas terkait bisa jalan," singkatnya. (*)