Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Walaupun Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung sudah terbentuk, tetapi nampaknya masih membutuhkan waktu lama untuk menggerakkan struktur yang berada di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) masing-masing kabupaten/kota itu.

Saat menjadi narasumber dalam program Kupas Podcast di Studio Podcast Kupas Tuntas, Kamis (16/7/2020), Kepala UPTD PPA Provinsi Lampung Amsir membeberkan alasannya.

Baca Juga: Pendampingan Oknum Anggota P2TP2A Lamtim ke Korban Asusila Tanpa SPT

Dikatakan Amsir, UPTD PPA baru terbentuk tiga bulan yang lalu dan kebutuhan seperti gedung, sumber daya manusia (SDM), operasional lainnya, bahkan rumah aman belum terbentuk, sehingga terpaksa masih memanfaatkan lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

“Sebelum terbentuknya PPA, terdapat lembaga P2TP2A yang merupakan lembaga masyarakat dan personelnya berasal dari unsur masyarakat dan pemerintah hanya sebatas memberikan anggaran subsidi saja, sehingga anggarannya pun masih susah. Sedangkan UPTD PPA anggarannya dari pemerintah daerah,” jelas Amsir.   

Lebih lanjut dipaparkan Amsir, dengan terbitnya Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, secara hukum keberadaan P2TP2A harus dihapus. Tetapi menurutnya P2TP2A tidak bisa begitu saja dihapus jika UPTD PPA belum berjalan sepenuhnya.

Dibentuknya UPTD PPA di tiap kabupaten/kota sebagai pengganti P2TP2A diharapkan oleh Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR Lampung, bisa memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penanganan kekerasan perempuan dan anak.

Baca Juga: DAMAR Lampung: Harus Ada Sistem Kontrol ke Pendamping P2TP2A

“Kami sangat mendukung, hanya saja yang kita tekankan perlu adanya penguatan pendampingan pemerintah dalam proses pemberian pendampingan kepada korban,” harap Tim Kasus Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR Lampung Afrintina.  

Selain dari sisi pendampingan korban kekerasan, pengisian sumber daya manusia (SDM) harus benar-benar selektif agar peristiwa kekerasan korban dari pendampingnya itu sendiri tidak terjadi lagi.   

“Diperkuat SOP (standar operasional prosedur) pelayannnya seperti apa, mekanisme rekrutmen pegawainya seperti apa harus ada kredibilitas, bukan lagi asal mengisi SDM. Paling tidak ada shelter, ketika korban melapor harus ada pelindungan, jangan sampai ketika melapor ada ancaman ketika korban pulang ke rumah,” tegas Afrintina. (*)