Anggaran Tersisa 200 M, Sejumlah Metode Perbaikan Jalan Diterapkan Dinas BMBK Lampung
Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pandemi Covid-19 menyebabkan seluruh anggaran organisasi perangkat daerah di setiap Pemerintahan Kabupaten/Kota, provinsi bahkan pusat, difokuskan untuk penanganan masalah tersebut.
Termasuk pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung. Dimana dari Rp520 miliar belanja langsung pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020 di instansi tersebut, setelah direfocusing untuk penanganan Covid-19 tersisa tinggal Rp200 miliar.
Bahkan, Kepala Dinas BMBK Provinsi Lampung, Mulyadi Irsan menyebut, idealnya Dinas BMBK membutuhkan anggaran minimal Rp1,2 triliun untuk perbaikan dan pemeliharaan 99 ruas jalan tiap tahunnya.
"Jauh sekali hanya tersisa Rp200 miliar. Tapi itu keadannya. Saya tidak menyerah dengan keadaan, karena kami memahami bahwa APBD terbatas, PAD (pendapatan asli daerah) tidak jalan, dana transfer dari pusat dibatasi,” ungkap Mulyadi, saat bincang santai dalam program Kupas Podcast di Studio Podcast Kupas Tuntas, Jumat (10/7/2020).
Lantas bagaimana dalam memenuhi target jalan mantap 81 persen hingga tahun 2024, Mulyadi mengatakan pihaknya sedang membangun strategi dengan melibatkan berbagai pihak mulai dari 15 pemerintah kabupaten/kota, industri, bahkan masyarakat.
"Kami meminta kabupaten/kota tidak diharamkan mengerjakan jalan provinsi, alhamdulillah 15 bupati/walikota merespon baik, karena yang merasakan masyarakat di area itu sendiri, karena provinsi tidak punya wilayah,” kata dia.
Sementara itu, lanjut dia, pelaku industri juga dinilai telah memiliki kesadaran (aware) untuk membantu penanganan jalan di sekitar wilayahnya dengan menggunakan dana corporate social responsibility (CSR).
"Di Ulubelu ada PT Pertamina Geothermal Energy, mereka yang memelihara jalan provinsi, model ini mau kami kembangkan di Way Kanan, Mesuji, Lampung Tengah karena kalau saya survei kendaraan industri semua yang melintas, masyarakat umumnya menggunakan kendaraan-kendaraan niaga, yang merusak itu beban sumbu kendaraan industri ke permukaan jalan. Artinya bagi pemerintah untuk rasa kebersamaan,” kata Mulyadi.
Dilanjutkan Mulyadi, upaya lainnya yaitu dengan pemberdayaan masyarakat setempat melalui enam unit pelaksanaan teknis daerah (UPTD) di seluruh Lampung.
"Jadi UPTD memberdayakan masyarakat. Polanya one man to kilometer, tiap hari dia membantu UPTD dan diupah per hari. Mereka kita tingkatkan untuk teknis penanganan jalan, kenapa masyarakat, karena mereka yang lebih dekat, mana kala ada air yang menggenang di jalan dan ada drainase rusak bisa diperbaiki. Memang tidak mudah untuk menangani 1.700 kilometer. Ini dalam rangka menjaga kondisi jalan yang ada, anggaran habis, jadi ini pendekatannya, kalau ada yang rusak masyarakat melapor sistemnya unit reaksi cepat,” bebernya. (*)
Berita Lainnya
-
Pererat Silaturahmi di Bulan Suci Ramadan, DPD PDI Perjuangan Lampung Gelar Buka Puasa Bersama
Kamis, 28 Maret 2024 -
Asyik, Bakal Ada Diskon Tarif untuk Pemudik di Tol Trans Sumatera
Kamis, 28 Maret 2024 -
Satgas Pangan Temukan Sejumlah Makanan Kadaluarsa dan Tidak Miliki Izin Edar Saat Sidak Gudang di Bandar Lampung
Kamis, 28 Maret 2024 -
Bea Cukai Gerebek Pabrik Minuman Beralkohol Ilegal di Lampung Tengah, 19 Ribu Botol Diamankan
Kamis, 28 Maret 2024
Berita Lainnya
-
Kamis, 28 Maret 2024
Pererat Silaturahmi di Bulan Suci Ramadan, DPD PDI Perjuangan Lampung Gelar Buka Puasa Bersama
-
Kamis, 28 Maret 2024
Asyik, Bakal Ada Diskon Tarif untuk Pemudik di Tol Trans Sumatera
-
Kamis, 28 Maret 2024
Satgas Pangan Temukan Sejumlah Makanan Kadaluarsa dan Tidak Miliki Izin Edar Saat Sidak Gudang di Bandar Lampung
-
Kamis, 28 Maret 2024
Bea Cukai Gerebek Pabrik Minuman Beralkohol Ilegal di Lampung Tengah, 19 Ribu Botol Diamankan