Pesisir Barat - Anggaran dana Pemilihan kepala daerah yang akan di gelar pada Desember 2020 mendatang berasal dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di Pesisir Barat belum terealisasi 100 persen.

Ketua KPU Pesisir Barat, Marlini mengatakan anggaran pemilu yang berasal dari NPHD tersebut  belum sepenuhnya terealisasi sepenuhnya. Anggaran tersebut baru Terealisasikan 40 persen. "Yang baru cair dan masuk ke rekening KPU senilai 6 miliar dari 15,3 miliar," kata Marlini Kamis (7/9/2020).

Pihak KPU Pesisir Barat hari ini akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk membahas NPHD tersebut. "Siang ini juga kita akan lakukan kordinasi dan menandatangani NPHD dan kita menunggu sesuai dengan regulasi jika memang belum terpenuhi," ucapnya.

Berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 41 tahun 2020 Pasal 16 ayat 4, pemerintah daerah sudah harus merealisasikan anggaran 100 persen, untuk pelaksanaan pemungutan suara paling lambat 9 Juli 2020.

Sedangkan dana penambahan tempat pemungutan suara (TPS) yang disesuaikan akibat pandemi Covid-19, menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"Karena pemilu tahun ini masih dalam pandemi covid-19 dan untuk mengurangi resiko penyebaran maka KPU Pesisir Barat mengutamakan penerapan protokol kesehatan dan melakukan Penambahan 36 TPS tersebar di 11 kecamatan yang sebelumnya Berjumlah 282," tuturnya.

Ia juga berharap semoga dana NPHD tersebut bisa secepatnya direalisasikan agar tidak mengganggu kegiatan-kegiatan dan pemilu tahun 2020 ini bisa berjalan dengan adil ,aman dan nyaman serta berjalan sukses sesuai dengan yang diharapkan. (*)