Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Kementerian Hukum (Kemenkum) dan HAM menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Capaian Kinerja tahun 2020 secara virtual dengan mengusung tema 'Tatanan Normal Baru Kumham Pasti Produktif'.

Kegiatan yang dibuka langsung oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Yasonna H. Laoly tersebut berlangsung dari Senin - Kamis (29/6 - 2/7) dan diikuti seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Staf Ahli Staf Khusus/Penasehat Menteri dan Pejabat Tinggi Pratama Unit Utama, serta seluruh Pejabat Tinggi Pratama pada 33 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM seluruh Indonesia.

Kegiatan yang berpusat dari Gedung Graha pengayoman Kemekum HAM RI di Jakarta diawali dengan Laporan Sekretrasis  jenderal, Bambang Rantam Sariwanto.

Bambang mengatakan, maksud dan tujuan Rakor ini diantaranya adalah realisasi anggaran kantor wilayah, pelaksanaan target semester I tahun 2020, pelaksanaan reformasi birokrasi di kantor wilayah, evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (SAKIP) dan sistem pengendalian intern pemerintah di kantor wilayah dan melakukan evaluasi kinerja lain.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly sebelum membuka Rakor menjelaskan tentang makna simbol dua lumba-lumba yang mengapit logo corporate university.

Menurutnya, lumba-lumba adalah binatang mamalia yang mempunyai kecerdasan tinggi dan mampu menerima serta merespon instruksi dengan baik, hidup dan bekerja dalam kelompok, mempunyai sifat tolong menolong.

Lumba-lumba kata dia, adalah binatang yang setia dan mempunyai loyalitas tinggi, mampu bersinergi dan berkolaborasi untuk melakukan gerakan yang menarik dan berirama.

"Secara simbolis memberikan makna bahwa kita sebagai ASN harus mempunyai kecerdasan intelektual yang tinggi, mempunyai empati dan sifat tolong-menolong dan loyalitas kepada institusi, bangsa dan Negara. Sehingga kreatif, inovatif dan mampu memanfaatkan informasi secara tepat,” jelasnya.

Dalam kesempatan ini, Yasonna H. Laoly juga menyampaikan beberapa poin penting untuk mendukung kemajuan organisasi. Diantaranya terkait dengan protokol kesehatan, loyalitas, pelayanan dan lain sebagainya.

Sementara, Kepala Kanwil Kemenkum HAM Lampung, Danan Purnomo, SH, MSi menjelaskan, rapat koordinasi ini untuk melihat dan mengevaluasi apakah target kinerja yang telah disusun selama ini bisa berjalan dengan baik.

"Bahwa di setiap kantor wilayah memang ada kinerja yang dilihat oleh pusat, dan ini dievaluasi setiap 6 bulan sekali. Tercapai atau tidak, kemudian strateginya seperti apa,” jelasnya.

Secara umum, lanjut Danan, dalam Rakor tersebut ia telah menyampaikan paparan mengenai target kinerja pada semester 1, kemudian diskusi dengan evaluator.

"Pada prinsipnya Kantor Lampung sudah memenuhi apa yang menjadi target kerja. Sekarang kita sesuaikan layanan masyarakat dengan new normal,” ujarnya.

Dikatakan Danan, untuk jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) Kantor Wilayah menempati posisi 5 nasional. Pihaknya telah bekerjasama dengan instansi/stakeholder, penurunan over kapasitas Lapas/Rutan yang sebelumnya 77% turun menjadi 41%, rehabilitasi terhadap 450 residen di Lapas narkotika dan 100 residen di Lapas Perempuan Bandar Lampung serta telah menerbitkan 307 dokumen izin tinggal orang asing.

"Kemudian untuk inovasi dalam bidang pelayanan, kami menyediakan QR Code informasi layanan melalui media sosial, website maupun pemasangan di tempat umum. Sehingga masyarakat tidak perlu datang ke kantor wilayah. Konsultasi online layanan kewarga-negaraan administrasi hukum umum, kekayaan intelektual dan notaris melalui kontak person yang aktif 24 selama masa pandemi Covid-19,” paparnya. (Rls)