Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Subdit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) secara diam-diam tengah mengusut adanya dugaan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi kantor di Sekretariat DPRD Lampung Utara (Lampura) tahun anggaran 2018-2019.

Hal itu diketahui berdasarkan surat pemanggilan Subdit Tipikor Krimsus Ditkrimsus Polda Lampung yang dilayangkan kepada Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Lampura, Adrie, Kamis (25/6), perihal permintaan keterangan dan dokumen.

Namun belum diketahui apakah yang bersangkutan hadir memenuhi panggilan tersebut atau tidak. 

"Ya benar ada undangan ke Sekwan DPRD Lampura. Undangan ya, bukan pemeriksaan. Tapi untuk teknis datang apa gak nya, silakan tanyakan kesana (Krimsus)," kata Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad, Kamis (25/6).

Ternyata, Sekwan DPRD Lampura, Adrie, juga pernah diperiksa oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotabumi, Lampung Utara, pada bulan Feburari 2020 lalu.

Pemeriksaan tersebut dilakukan Kejari Kotabumi, untuk menggali informasi terkait beberapa temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Dari berbagai informasi yang dihimpun Kupastuntas.co, penganggaran di dewan bermasalah, pertahunnya. Sehingga BPK temukan anggaran berlebih sampai ratusan juta dari tahun 2017.

Ada dua anggaran yang berlebihan yang menjadi temuan BPK, yaitu perjalanan dinas hingga Rp 600 juta, dan tunjangan komunikasi, insentif dan reses pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp 767 Juta.

Kesalahan itu karena perencanaan penganggaran tahun 2017 oleh regulasi peraturan tidak sesuai keadaan daerah. Mengacu pada PP Nomor 18 tahun 2017 dan menyusul dengan menggunakan regulasi Peraturan Menteri Nomor 62 tahun 2017. Tahun 2018, unsur pimpinan termasuk 45 anggota DPRD ada yang memiliki utang negara sebesar Rp15 juta lebih per orang. Dari pencairan pembayaran perjalan dinas daerah. 

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Adrie. Saat dihubungi, handphonenya dalam keadaan tidak aktif. (*)