Lampung Barat - Sesuai dengan Undang-undang, transparansi anggaran sudah menjadi keharusan pemerintah dalam menjalankan  program kerja. Hal tersebut tertera dalam UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Sehingga jika di lapangan terdapat sebuah proyek yang tidak menyertakan papan pengumuman proyek, sudah jelas melanggar aturan.

Saat ini proyek tanpa papan pengumuman sering disebut proyek siluman karena tidak diketahui darimana sumber dana dan siapa penanggungjawab pekerjaan tersebut, sehingga wajar jika masyarakat beranggapan kalau ada proyek tanpa papan pengumuman besar kemungkinan tidak dilaksanakan sesuai prosedur yang telah ditentukan.

Tidak adanya papan pengumuman proyek tersebut terjadi pada pembangunan gedung Kelompok Wanita Tani (KWT) di Pekon (Desa) Bedudu, Kecamatan Belalau, Kabupaten Lampung Barat. Namun anehnya warga sekitar bahkan yang tergabung dalam kelompok tersebut tidak mengetahui darimana sumber dana pembangunan tersebut.

Hendri afrizal, yang juga Kaur Pembangunan di Pekon tersebut mengaku bahwa pihaknya tidak tahu apakah anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi atau bahkan dari anggaran pemerintah pusat. Karena dilokasi tidak terdapat papan plang proyek seperti kegiatan-kegiatan lain pada umum nya.

"Kalau ditanya sumber dana nya dari mana, kami tidak tahu. Yang kami tahu itu pembangunan untuk gedung KWT kami. Jadi jangan tanya soal sumber dana nya, yang jelas bukan dari anggaran dana desa, karena kalau dari anggaran dana desa saya pasti tahu tidak mungkin tidak tahu, karena kebetulan saya pemangku disini," kata Hendri, Jum'at (12/6/2020).

Namun jelas Hendri, yang menjadi persoalan bukan papan plang proyek, melainkan kualitas pekerjaan nya, karena selain pada penggalian pondasi yang sangat dangkal, kami juga mengeluhkan adanya beberapa pasangan yang tanpa di pondasi terlebih dahulu, sehingga langsung di beri Sloof dan lagi-lagi penggalian tanahnya sangat dangkal.

"Mau itu dipasang plang proyek atau tidak, kami tidak masalah, karena yang terpenting kualitas pekerjaannya. Masa  gali pondasi seperti itu, besi juga tidak jelas apakah itu besi 10 apa 12 tidak ada tulisan, kan kami bingung. Apalagi bantuan ini sudah lama kami dambakan, kalau begini terkesan asal jadi," keluh Hendri.

"Kami tidak bisa menjelaskan dengan masyarakat terkait kegiatan tersebut, karena sebagai bagian dari pemerintahan pekon, tidak sedikit mayarakat yang bertanya dengan kami mulai dari milik siapa pekerjaan tersebut, dari mana sumber dana nya dan apa saja yang akan dibangun. Sehingga kami minta agar pihak terkait bisa meninjau apakah kegiatan tersebut sudah sesuai dengan Spesifikasi atau tidaknya," pinta Hendri. (*)