Lampung Barat - Terkait adanya laporan masyarakat dan Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) Pekon (Desa) Pajar Agung, Kabupaten Lampung Barat dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengenai adanya dugaan penyelewengan Dana Desa (DD), wakil rakyat yang tergabung dalam komisi I DPRD setempat segera turun lapangan.

Ketua komisi I, Untung, saat dikonfirmasi melalui sambungan selulernya membenarkan informasi tersebut. "Ia betul, besok (Kamis, 4/6/2020) kita datang kesana (Pajar Agung), jadwalnya jam 10.00 WIB dalam rangka menindaklanjuti laporan masyarakat sekaligus kunjungan kerja dalam daerah Komisi," kata Untung, Rabu (3/6/2020).

Lanjutnya, yang jelas pihaknya memang mempunyai program setiap tiga bulan sekali untuk melakukan monitoring ke Pekon. Jadi bukan hanya kita datang kesana karena laporan itu. Namun untuk lebih jelasnya silahkan hubungi sekretaris Komisi karena kebetulan itu masuk wilayah atau Dapil dia.

Sedangkan sekretaris Komisi, Erwin Suhendra asal dapil II yang meliputi kecamatan Batu Brak, Belalau, dan Batu Ketulis dikonfirmasi melalui sambungan selulernya membenarkan apa yang disampaikan Untung, hanya saja, apa yang akan pihaknya lakukan sifatnya evaluasi termasuk menindaklanjuti permasalahan di Pajar Agung.

"Jadi ada laporan penyelewengan DD yang dilakukan oleh Pj Peratin (Kepala Desa), makanya kita sekaligus mengecek kebenaran itu. Bahkan masyarakat dan LHP meminta pemerintah turun tangan dalam persoalan ini," kata Erwin.

Ditanya apakah semua anggota Komisi I ikut hadir dalam kegiatan tersebut, Erwin menyebut kemungkinan hanya 8 anggota yang ikut.

"Jadi dari 11 anggota Komisi ditambah 1 koordinator berarti 12, nah kemungkinan hanya 8 yang bisa ikut, untuk sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan, selebihnya setelah kita pulang dari sana," pungkasnya. (*)