Jakarta-MPR dan DPD menggelar forum rapat konsultasi pada Kamis(17/4/2020). Rapat tersebut membahas sidang tahunan MPR.

Dalam rapat itu disepakati,  Sidang Tahunan (ST) MPR diputuskan akan tetap digelar seperti tahun lalu. Namun acaranya berbeda  menjadi laporan kinerja 8 lembaga tinggi negara yang sebelumnya diwakilkan kepada Presiden.

Meski rapat konsultasi tetap menyetujui ST MPR. Tapi format ST MPR belum dirumuskan, apakah akan digelar dengan kehadiran fisik anggota MPR atau lewat virtual ditengah pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di Jakarta.

Ada tiga isu yang menjadi fokus ST MPR selain laporan kinerja 8 lembaga tinggi negara yakni MPR, DPR, DPD dan BPK. Serta laporan kinerja Presiden, MK, MA dan KY. Yakni tentang termasuk isu persoalan bangsa serta pandemi Covid-19.

Hadir dalam rapat konsultasi Ketua DPD RI Lanyalla  Mattalitti didampingi Wakil Ketua Nono Sampono dan Baktiar Najamudin.

Sedangkan dari 10 pimpinan MPR yang hadir adalah Ketua MPR Bambang Soesatyo sekaligus memimpin rapat virtual, serta wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan, Hidayat Nur Wahid,  Fadel Muhammad, Jazilul Fawaid,  Ahmad Basarah, Syarief Hasan, dan Asrul Sani.

Dalam kesempatan itu, Lanyalla berharap, agar rapat konsultasi Pimpinan MPR dengan Pimpinan DPD perlu dilaksanakan secara berkala demi menyikapi berbagai persoalan bangsa.

"Kami menyampaikan apresiasi atas inisiatif pimpinan MPR untuk melakukan rapat konsultasi ini. Kami menganggap bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang perlu kita lakukan secara berkala, guna menyikapi berbagai persoalan bangsa, khususnya dalam situasi pandemi Covid-19 seperti saat ini. Secara umum DPD RI mendukung langkah-langkah kooperatif yang telah dilakukan pemerintah dalam upaya mencegah dan menangani pandemi wabah Covid-19 ini," jelas Senator dapil Jawa Timur ini. 

Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono ikut menambahkan dan mengingatkan,  perlunya agar supaya dipikirkan terkait dengan kondisi pandemi Covid-19 terhadap pelaksanaan Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD. Yang didahului dengan  Rapat Paripurna DPR tentang Penyampaian Nota Keuangan pada Agustus nanti.

"Apabila persoalan Covid-19 masih tetap terjadi dan berlangsung hingga 16 Agustus 2020. Apakah sidang sidang tersebut tetap dilaksanakan dengan metode virtual, dan atau dilaksanakan seperti biasa dengan hadir secara fisik dengan menerapkan protokol Covid-19," kata mantan Dankomar Marinir bintang 3 ini.

Lebih lanjut, Nono mengatakan untuk waktu penyampaian laporan kinerja Lembaga Negara. Ia usulkan agar digelar dalam hari yang tidak sama dengan penyampaian nota keuangan oleh presiden pada tanggal 16 Agustus 2020.

Dalam forum rapat konsultasi itu juga muncul lagi pikiran  menghidupkan kembali Rapat Konsultasi Lembaga  Tinggi Negara dengan tuan rumah secara bergantian, kata Lanyala.(*)