• Minggu, 06 Oktober 2024

Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Pangkas Tunjangannya Guna Penanggulangan Covid-19

Minggu, 12 April 2020 - 17.25 WIB
311

Bupati Pesawaran, Dendi Ramadhona saat meninjau sejumlah posko penanggulangan Covid-19, di Desa Gedong Tataan, Minggu (12/4). Foto: Reza/Kupastuntas.co

Pesawaran - Dalam upaya penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Pesawaran, Pemerintah Kabupaten Pesawaran melakukan efisiensi anggaran mulai dari pejabat eselon hingga tunjangan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran.

Hal ini diungkapkan oleh Bupati Pesawaran, Dendi Ramadhona saat meninjau sejumlah posko penanggulangan Covid-19, di tugu pengantin, Desa Gedong Tataan, Kecamatan Gedong Tataan, Minggu (12/4/2020).

"Ya, dalam penanggulangan Covid-19 ini, kita memang melakukan sejumlah efisiensi anggaran seperti perjalanan dinas, dana taktis dan tunjangan-tunjangan. Saya pribadi selaku Bupati dan pak Wakil Bupati, tunjangan-tunjangan juga sudah di pangkas, lalu dana bagi hasil cukai tembakau kita refocusing juga. Rasionalisasi TPP pegawai juga ada, tapi yang setingkat pejabat mulai dari eselon empat, dan dana untuk acara ceremony dan sosialisasi kita tiadakan," ungkapnya.

Menurutnya, sampai dengan saat ini Pemkab Pesawaran telah menyiapkan anggaran sebesar Rp19 miliar untuk penanganan Covid-19 hingga beberapa bulan kedepan. "Dalam mempersiapkan dana penanggulangan Covid-19 ini, kita menggunakan asumsi makro, jadi jumlah anggaran tersebut mungkin saja bertambah melihat dinamika nanti, itukan baru hitungan kita sampai dengan bulan mei (2020).

"Karena kemarin Kemendagri dan Kementerian keuangan juga sudah memberikan keleluasaan kita, agar Pemda bisa membuat asumsi-asumsi terburuk, sehingga anggaran itu bisa alokasikan uang pertama untuk indikator kesehatan, yang kedua jaring keamanan sosial, yang ketiga ekonomi dan pangan, seperti itu," timpalnya.

Ia pun menjelaskan, mengenai hal ini pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Kemendagri. "Kalau TAPD sudah saya tanda tangani. Kalau ke pihak legislatif sesuai regulasi hanya pemberitahuan atau informasi, tapi yang pasti kita sudah memberikan laporannya ke Kemendagri melalui Dirjen Keuangan Daerah," jelasnya. (*)