Lampung Utara - Usaha puluhan rekanan untuk mengetahui kapan kepastian pembayaran dana proyek yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 lalu terjawab malam ini, Senin (6/4/2020).

Jawaban untuk kejelasan mengenai hak para kontraktor itu, disampaikan oleh Plt Bupati Lampung Utara, Budi Utomo ketika menemui puluhan rekanan di Rumah Dinas Jabatan Wakil Bupati Lampung Utara. Budi menyatakan, bahwa Pemda setempat siap membayar hutang proyek tahun 2018 tersebut pada Juni mendatang.

Pada pertemuan itu, Budi Utomo dihadapan para rekanan yang datang ke Rumdisnya tersebut berjanji akan melunasi, kewajiban Pemkab Lampung Utara. "Jadi singkat aja, dari tengah hari tadi. Saya membaca surat dari pimpinan dewan, kami simpulkan dan bersepakat, Insya Allah dalam dua bulan ini akan diselesaikan," kata Budi Utomo.

Menurutnya, tersendatnya pembayaran tersebut disebabkan proses landasan hukum pembayaran yang sedang dikaji oleh jajaran Pemkab setempat. "Sejak awal APBD sudah kita anggarkan, cuma karena proses, dan setelah kami hitung, baru dua bulan kedepan bisa dibayarkan," ujarnya.

Sebelum mendatangi rumah dinas jabatan Wakil Bupati yang saat ini masih ditempati Plt Bupati Lampung Utara itu, puluhan rekanan mendatangi Pemda dan Kantor BPKA sejak pagi tadi yang maksud kedatangan mereka untuk mempertanyakan kejelasan pembayaran dana proyek pada tahun 2018.

Salah seorang kontraktor daerah setempat, Ook Said mengatakan, dia bersama rekan-rekan seprofesinya itu sengaja mendatangi rumah dinas Plt Bupati Lampung Utara, Budi Utomo karena pemerintah setempat belum juga memberikan kejelasan kapan dibayarakannya dana proyek 2018 lalu. "Kami mau bersabar sampai kapan? Kami sudah puas diberi janji-janji. Mana pekerjaan tidak ada, ketambahan wabah virus corona, kami ini mau kasih makan anak istri," ungkapnya.

Dia mengatakan, seharusnya di tengah keadaan yang tidak menentu seperti saat ini, pemerintah harus lebih bijak, dengan melakukan pembayaran atas hutang proyek lama tersebut, jangan pernah memberi janji yang tidak jelas. "Pekerjaan sudah selesai, kontrak jelas, bahkan berapa kali rapat mereka janji akan membayar, tapi makin kesini kok mereka seakan lempar bola," lanjutnya.

Diketahui, pemicu aksi puluhan rekanan mendatangi rumah dinas Plt Bupati Lampung Utara tersebut, disebabkan tidak dibayarkannya pekerjaan fisik yang telah selesai dikerjakan oleh para rekanan di tahun 2018 lalu. 

Kemudian beberapa waktu yang lalu, Budi Utomo selaku Plt Bupati saat ditanya mengenai permasalahan tersebut, beralasan sedang mencari landasan hukum untuk melakukan pembayaran pekerjaan 2018 tersebut. Karena diketahui bersama proyek tersebut bukanlah pekerjaan Multi-year, yang bisa dibayarkan di tahun 2020. (*)