Komite Kuangan DPD RI: Kami Minta Alokasi Anggaran Penanganan Covid-19 Bukan dari Berhutang
Jakarta - Komite Keuangan DPD RI meminta kepada Pemerintah agar alokasi anggaran penanganan pandemi Covid-19 sebesar Rp 405,1 triliun dibiayai dari pembiayaan dari sumber dana dalam negeri, dengan tidak mengambil opsi pinjaman luar negeri atau pendanaan yang berasal dari lembaga donor atau dengan berhutang.
Namun DPD sependapat dengan Pemerintah terkait rencana Pemerintah yang akan memberikan bantuan sosial hingga Rp 5 juta kepada para pekerja formal, informal, maupun pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai akibat dampak pandemi Covid-19.
Termasuk serta relaksasi Pajak Penghasilan baik pekerja industri manufaktur dalam bentuk penghapusan PPh 21 selama enam bulan ataupun relaksasi pajak badan untuk industri manufaktur dalam bentuk pembebasan PPh Impor 22 dan diskon PPh 25 sebesar 30% agar supaya dapat diperluas.
"Pasalnya, perlambatan ekonomi saat ini tidak hanya dirasakan oleh sektor industri manufaktur, tetapi juga sektor-sektor lainnya, khususnya yang terkena dampak paling parah seperti sektor transportasi dan pariwisata", kata Ketua Komite IV DPD RI Elviana di Jakarta, Jumat (03/04/2020),
Dalam pertemuan sehari sebelumnya, Fahrizal Darminto Sekretaris Daerah Provinsi Lampung saat bertemu dengan Abdul Hakim senator asal Lampung meminta dukungan DPD RI agar menyampaikan kepada pemerintah pusat untuk memberikan perhatian kepada pemerintah daerah khususnya, agar tidak ada pemotongan dana transfer ke daerah, serta mempercepat distribusi petunjuk teknis terkait dengan program pemerintah seperti penyaluran jaminan sosial dan relaksasi kredit agar supaya tepat sasaran. (*)
Berita Lainnya
-
Hak Angket Kecurangan Pemilu Tetap Bergulir di DPR, Endro: Pemilu 2024 Terburuk Sepanjang Sejarah Indonesia
Selasa, 26 Maret 2024 -
Sri Mulyani: Pemilu 2024 Telan Anggaran Rp 23,1 Triliun
Senin, 25 Maret 2024 -
Tahun Ini Rekrutmen CPNS Dibuka Tiga Kali, Daftar Cuma Boleh Sekali
Rabu, 20 Maret 2024 -
Kenaikan HET Beras Diperpanjang Sampai April 2024
Selasa, 19 Maret 2024
Berita Lainnya
-
Selasa, 26 Maret 2024
Hak Angket Kecurangan Pemilu Tetap Bergulir di DPR, Endro: Pemilu 2024 Terburuk Sepanjang Sejarah Indonesia
-
Senin, 25 Maret 2024
Sri Mulyani: Pemilu 2024 Telan Anggaran Rp 23,1 Triliun
-
Rabu, 20 Maret 2024
Tahun Ini Rekrutmen CPNS Dibuka Tiga Kali, Daftar Cuma Boleh Sekali
-
Selasa, 19 Maret 2024
Kenaikan HET Beras Diperpanjang Sampai April 2024