Dapat Asimilasi dan Hak Integrasi, 39 Warga Binaan Lapas Kalianda Bebas
Pembebasan puluhan wabin di Lapas Kalianda paska terbitnya instruksi pemerintah Permenkumham. Foto: Dirsah/Kupastuntas.co
Lampung Selatan - Sebanyak 39 warga binaan (wabin) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Kalianda, Lampung Selatan, dibebaskan.
Pembebasan puluhan wabin di Lapas Kalianda itu paska terbitnya instruksi pemerintah lewat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) RI Nomor 10/2020 Tentang Asimilasi dan Hak Integrasi dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.H.H-19. PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran Dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.
Kepala Lembaga Pemsyarakatan Kelas II A Kalianda Dr Tetra Destorie menyatakan bahwa, Permenkumham dan Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI merupakan upaya pemerintah menanggulangi penyebaran COVID 19. "Ini merupakan upaya bagus pemerintah dalam menanggulangi COVID 19," ujarnya dalam rilis yang diterima Kupastuntas.co, Kamis (02/04/2020).
Tetra berharap, keputusan pemerintah mampu menekan resiko penyebaran Covid-19 di dalam Lapas dan Rutan di seluruh Indonesia. "Apapun, terutama dalam upaya pencegahan Covid-19, ini harus maksimal upayanya, dengan pembebasan ini harus menekan persebaran virus, terutama di Lapas dan Rutan," tandasnya.
Sementara itu, salah seorang mantan wabin Lapas Kalianda mengaku senang sekali dengan keputusan pembebasan yang ia terima. "Alhamdulillah sekali saya, berkat doa dan dzikir kawan-kawan," ujar Kentung (nama samaran).
Ia pun merasa sedih karena harus meninggalkan petugas-petugas Lapas Kalianda yang memperlakukannya dengan baik. "Sedih juga saya pak harus meninggalkan bapak-bapak disini, yang baik banget sama saya waktu di sini," ucap pria bernama samaran Kentung sambil menyeka air mata.
Menurutnya, pembebasan 39 Warga Binaan diakuinya merupakan pemberian yang sangat berharga sekali dari Menkumham RI. "Terima kasih bapak Menteri Hukum dan HAM," tandasnya. (*)
Berita Lainnya
-
Anggota Komisi III DPR RI Sudin S.E Kunjungan Kerja ke Jati Agung, Bahas Isu Sosial Masyarakat
Rabu, 07 Januari 2026 -
Lewati Puncak Nataru, ASDP Bakauheni Tutup Posko dengan Catatan Positif
Minggu, 04 Januari 2026 -
APBD 2026 Tertekan, Pemkab Lamsel Siapkan Rp 91 Miliar untuk Gaji PPPK Paruh Waktu
Minggu, 04 Januari 2026 -
Antisipasi Arus Balik Nataru, Polres Lampung Selatan Siagakan 200 Personel hingga 5 Januari
Sabtu, 03 Januari 2026









