• Kamis, 02 April 2020

Poliklinik Anggota DPR Ditutup untuk Putus Virus Corona

Kamis, 26 Maret 2020 - 14.11 WIB - 14

Sudah dua pekan ini, poliklinik atau pusat pelayanan kesehatan DPR masih ditutup sementara, akibat imbas dari berlakunya work from home atau bekerja dari rumah. Foto: Erwin Kurai

Jakarta-Sudah dua pekan ini, poliklinik atau pusat pelayanan kesehatan DPR masih ditutup sementara, akibat imbas dari berlakunya work from home atau bekerja dari rumah.

Poliklinik ini biasanya banyak melayani pasien anggota dewan dan karyawan DPR yang mulai buka pada pukul 9.00 WIB. Fasilitas poliklinik ini selama ditangani oleh dokter spesialis yang bekerja sama dengan rumah sakit rujukan di Jakarta.

Sejak berubahnya protokol masuk gedung DPR akibat mewabahnya Covid 19 di Jakarta, setiap tamu yang masuk Gedung Parlemen wajib  melakukan kontrol suhu tubuh termasuk anggota DPR, karyawan maupun tamu.

“Apabila ketahuan suhu tubuh mencapai 37-38 derajat celcius, langsung diminta untuk istirahat di rumah. Sedangkan buat anggota dan karyawan akan dirawat di poliklinik, selanjutnya dibawa ke rumah sakit rujukan kusus Covid 19,” kata Sekjen DPR Indra Iskandar, Kamis (26/3/2020).

Indra menerangkan, saat ini jadwal agenda anggota DPR sedang masa reses di daerah pemilihan, setelah diperpanjang sampai 29 Maret 2020.

Dari Senayan juga muncul wacana agar anggaran pembangunan APBN pasca pendemi Corona agar direalokasikan untuk dikerjakan secara padat karya guna meningkatkan daya beli rakyat.

"Program ini pengelolaannya swakelola oleh masyarakat yang dikenal dengan Program Padat Karya Tunai atau cash for work," ujar  anggota Komisi V DPR RI Irwan, Rabu (25/3/2020).

Menurutnya, ini adalah salah satu cara antisipasi untuk pemulihan dan percepatan guna mengurangi dampak ekonomi akibat efek Covid 19. Pada tahun 2020, Kementerian PUPR telah menganggarkan sebesar Rp 8,64 triliun untuk program padat karya.

"Saya harapkan bisa dipergunakan untuk program infrastruktur kerakyatan yang  sangat penting bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain bertujuan mengurangi ketimpangan dan kesenjangan pembangunan antar wilayah serta ketimpangan taraf hidup masyarakat dari segi penghasilan dan kewilayahan," kata Irwan lagi. (*)

  • Editor : Zainal Hidayat