Pesawaran - Ketua Komisi IV DPR RI sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Lampung Sudin sayangkan sikap DPC PDI-P dan Fraksi PDI-P DPRD Pesawaran yang tidak hadir dalam kegiatan penyerahan bantuan alsintan kepada masyarakat, di Desa Purworejo, Kecamatan Negeri Katon, Rabu (11/03/2020). 

Menurutnya, hal ini terjadi hanya di Kabupaten Pesawaran. "Biasanya undangan itu kalau di Kabupaten lain, hanya menggunakan What's App tidak pakai surat resmi datang, tapi ini sudah pakai undangan resmi malah tidak ada yang datang, mungkin mereka pikir tidak butuh ketua DPD ya kan, makanya kita lihat saja nanti," ujarnya. 

Ia pun menegaskan kepada masyarakat untuk bisa memberikan hukuman kepada Wakil Rakyat yang tidak mau dekat dengan masyarakatnya, salah satunya dengan tidak memilihnya kembali. "Saya tegaskan jangan pilih lagi Wakil Rakyat yang tidak dekat dengan rakyatnya, kalau mau dibilang sibuk, apalagi saya ini harus keliling Indonesia juga mengurusi pekerjaan pribadi saya, tapi waktunya ketemu rakyat ya ketemu rakyat , orang diundang aja tidak mau datang apalagi mengurus aspirasi rakyat," tegasnya. 

"Hampir disemua tempat ketua partai dan anggota fraksi hadir mendampingi saya, nanti kalau ada aspirasi yang mau disampaikan harus dibantu dewannya, nah ini gimana mau bantu rakyat, anggota dewannya aja tidak ada yang hadir," timpalnya. 

Ia pun meminta Wakil Ketua I Bidang kehormatan DPD PDI-Perjuangan Provinsi Lampung S. Marzuki untuk mengambil langkah atas hal ini. "Ini ada pak Marzuki, nanti biar beliau yang panggil untuk ditanyakan, kalau bicara saya ada kegiatan Bimtek keluar kota, ya nanti ada mekanismenya," pintanya. 

Sementara itu, Wakil Ketua I Bidang kehormatan DPD PDI-Perjuangan Provinsi Lampung S. Marzuki, akan menindaklanjuti peristiwa tersebut. "Seperti yang disampaikan oleh Ketua DPD terkait adanya anggota Fraksi PDI-Perjuangan di Pesawaran yang tidak hadir dalam kegiatan ini, nanti akan kita tindak lanjuti dengan melakukan pemanggilan, untuk kita klarifikasi apa permasalahannya, dan tentunya setelah kita klarifikasi akan kita lakukan tindakan selanjutnya," ucapnya. 

Ia pun menerangkan, telah menyiapkan sejumlah sanksi jika terbukti melakukan kesalahan. "Kalau sanksi pasti ada, mulai dari sanksi administrasi hingga Pergantian Antar Waktu (PAW) tapi ada proses, tidak langsung, ada prosedur yang harus dilalui dan kita tidak semena-mena, tapi klarifikasi akan tetap kita lakukan kepada seluruh anggota fraksi PDI-Perjuangan di Kabupaten Pesawaran," tutupnya. (*)