Pesawaran - Adanya sejumlah keluhan masyarakat, khususnya petani yang menyatakan kesulitan air ketika musim kemarau di Kabupaten Pesawaran, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menyatakan akan membantu menyelesaikan persoalan tersebut. 

"Ya, tadi memang sejumlah masyarakat bahkan pak Bupati Dendi Ramadhona juga sampaikan begitu, padahal Pesawaran ini dikenal dengan hulunya air, makanya kita akan bantu untuk memberikan solusinya," ungkapnya, saat menghadiri penyerahan bantuan  kepada masyarakat dari Pemerintah Pusat melalui program aspirasi DPR RI Dapil Lampung I, di Desa Purworejo, Kecamatan Negeri Katon, Rabu (11/03/2020). 

Menurutnya, untuk mengatasi hal tersebut pihaknya akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada Pemerintah Pusat. "Saya siap membantu bersama dengan Kementrian Pertanian untuk membuatkan embung, jadi embung itu kan tandon air, tapi syaratnya kelompok tani bisa menyiapkan lahannya, nanti baru buat proposal untuk pembangunannya," ujarnya. 

"Dan untuk perawatannya, disekitar embung itu kita bisa tanami buah-buahan, ataupun seperti petai, nangka dan lainnya, serta embung itu kan bayar PBB, hasilnya itu bisa digunakan untuk itu, kita juga akan beri bantuan bibit ikan untuk diembung itu," timpalnya. 

Ia juga menyoroti terkait adanya pembangunan embung di Pesawaran yang tidak bisa digunakan secara maksimal. "Terkait adanya embung dari Pemerintah Pusat yang tidak bisa digunakan, informasinya itu ada kesalahan dalam perencanaan, makanya solusinya kita bangun lagi embung disitu," tukasnya. 

Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona, mengucapkan terima kasih kepada Ketua komisi IV DPR RI yang telah banyak membantu menyelesaikan persoalan bidang pertanian di Kabupaten Pesawaran. "Dilihat dari letak strategis, kita ini dikenal dengan daerah yang melimpah air, tapi masih ada masyarakat kita yang kesulitan air, maka dari itu, dengan adanya bantuan untuk pembangunan embung kita ucapkan terima kasih kepada pak Sudin," ucapnya. 

Ia mengatakan, Pemerintah Daerah dengan segala keterbatasannya, cukup sulit untuk menyelesaikan persoalan yang ada ditengah masyarakat tanpa adanya bantuan Pemerintah pusat. "Kami selaku Pemerintah Daerah tidak bisa ambil kebijakan yang strategis tanpa adanya dukungan dan bantuan dari Pemerintah Pusat, harapannya, kalaupun saat ini masih ada usulan yang belum terakomodir, kedepannya bisa direalisasikan secara bertahap," tutupnya.(*)