Awasi Pelayanan, Dinkes Lampung Minta Rumah Sakit Miliki Badan Layanan Hukum
Bandar Lampung - Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Reihana, menekankan rumah sakit dan puskesmas di Provinsi Lampung untuk berstatus Badan Layanan Hukum (BLU).
Reihana menjelaskan, dengan status BLU, rumah sakit tidak mencari keuntungan semata, namun memberikan pelayanan yang baik kepada pasien yang membutuhkan pertolongan.
"Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan sesuai BLU dan perubahan PP Nomor 74 Tahun 2012 bahwa BLU ialah instansi pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa pengelolaan barang dan jasa," ujar Reihana.
Reihana mengingatkan agar rumah sakit di Provinsi Lampung tidak hanya melakukan penambahan ruangan dan mementingkan pendapatan semata, "Namun harus diimbangi dengan pelayanan yang prima, sudah ada aturan jika 20 persen ruangan yang ada di rumah sakit harus digunakan khusus untuk pasien kelas tiga," lanjutnya.
Reihana berharap penambahan ruangan bisa memenuhi pasien kelas tiga Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang selalu mengalami kekurangan. "Jadi mudah mudahan dengan penambahan ruangan bisa memenuhi kuota PBI yang akan di rawat," jelasnya. (*)
Berita Lainnya
-
Puluhan Nasabah KUR di Lamsel Ditipu Calo, BRI Turunkan Tim Guna Investigasi
Jumat, 26 April 2024 -
Korupsi KUR Bank BUMN Rp1.2 Miliar, Kejari Bandar Lampung Tetapkan Satu Tersangka
Jumat, 26 April 2024 -
SK PPPK Guru dan Nakes Formasi 2023 Pemprov Lampung Dibagikan 6 Mei 2024
Jumat, 26 April 2024 -
Kemenkumham Lampung Catat 10.728 Kekayaan Intelektual Telah Didaftarkan
Jumat, 26 April 2024