Tulang Bawang Barat - Kepengurusan Kabupaten (Pengkab)  Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) periode 2020-2024 dimonopoli sejumlah pejabat setempat. Hal itu terungkap dalam pelantikan pengurus ISSI Tubaba di Uluan Nughik Panaragan Jaya, Kecamatan Tulangbawang Tengah, Kamis (13/2/2020).

Kepengurusan ISSI Tubaba tersebut dilantik langsung Ketua Umum ISSI  Pengurus Provinsi Lampung Ricard Tanoto. Berdasarkan Surat Keputusan, jajaran kepengurusan kabupaten diketuai Kadisdukcapil Ahmad Heriyanto, kemudian Kadis Pendidikan Budiman Jaya sebagai Sekretaris, dan Dedi Robiansyah sebagai bendahara.

Pejabat eselon dua dan pejabat eselon tiga juga mengisi kepengurusan ISSI Tubaba. Pelantikan dihadiri oleh Bupati Umar Ahmad, Kapolres Tubaba AKBP Hadi Saepul Rahman dan ASN di ruang  lingkup sekretariat pemkab setempat.

Banyaknya ASN yang terlibat dalam kepengurusan ISSI Tubaba menimbulkan kesan elit di tubuh organisasi yang didirikan tepat pada hari peringatan Kebangkitan Nasional, di Kota Semarang dan merupakan organisasi pusat dari seluruh perkumpulan balap sepeda di Indonesia.

Kehadiran ISSI ini menambah khasanah organisasi olahraga di Tubaba. Masyarakat berharap dengan banyaknya pejabat yang terlibat dalam kepengurusan ini dapat membawa prestasi bagi pembalap sepeda di Bumi Ragem Sai Mangi Wawai ini.

Salah satunya diungkapkan Wahidin (28) Warga Gunung Menanti Kecamatan Tumijajar, dia berharap ISSI Tubaba tidak dijadikan alat untuk mengeruk keuntungan pribadi. Ia beralasan dengan jabatan eselon yang mereka emban, jelas mempunyai ruang untuk menentukan porsi anggaran bagi ISSI.

"Pengurusnya kan rata-rata ASN, ada juga kadisnya, tentunya sudah terbiasa dengan penganggaran, semoga saja organisasi ini (ISSI) tidak dijadikan ajang korupsi mereka," harapnya.

Sementara, menurut Yadi, warga setempat , mengaku sudah beberapa organisasi di Kabupaten Tubaba yang didalamnya terdapat pejabat. " Kami berharap para pejabat tersebut memberikan kesempatan bagi masyarakat umum di Kabupaten Tubaba ini, kalau soal anggaran hibah dari pemerintah tidak harus pengurus organisasinya pejabat kan," ucapnya. (*)