Bandar Lampung - Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung Wahrul Fauzi Silalahi menemui ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Anak Krakatau di depan kantor Gubernur Lampung, Senin (10/2/2020). 

Wahrul menyampaikan jika sebanyak 18 anggota DPRD Provinsi Lampung sudah menandatangani rekomendasi penutupan Izin PT LIP yang masih beroperasi.

"Pada tanggal 13 Desember tahun lalu kita ajukan ke pimpinan, dan sudah diberikan ke pihak terkait," ujar Wahrul.

Namun sampai saat ini belum dilakukan pencabutan karena memang masa kerjasama akan berakhir pada bulan Maret mendatang.

Baca Juga: Gerakan Masyarakat Peduli Gunung Anak Krakatau Desak Gubernur Cabut Izin PT LIP

"Ke depan tidak akan ada lagi aktivitas apapun di anak Krakatau. Pemerintah akan arif dan bijaksana serta taat dan tunduk pada peraturan Daerah," tegas Wahrul menenangkan.

Diketahui massa mendatangi kantor Gubernur Lampung untuk mendesak agar Gubernur Lampung Arinal Djunaidi segera mencabut izin operasional PT LIP.

Berdasarkan pantauan kupastuntas.co di lapangan, hujan deras mengguyur kantor Pemerintah Provinsi Lampung sehingga Wahru meninggalkan massa orasi.

Massa terus mendesak untuk bertemu dengan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi. (*)