Bandar Lampung - Pemerhati Pers dan Ketua Bidang Uji Kompetensi Wartawan (UKW) PWI Pusat Kamsul Hasan memberikan tanggapannya tentang bagamaina seharusnya pers memberitakan orang atau anak hilang baik sebelum ditemukan maupun setelah ditemukan, sesuai dengan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA) Dewan Pers .

Dosen Institut Ilmu Sosial dan Politik (IISIP) Jakarta ini mengatakan, berbicara mengenai lahirnya PPRA, maka terlebih dahulu harus melihat sumber hukum yang digunakan yaitu UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Apa dan siapa yang dimaksud anak dalam UU ini?

Definisi anak yang selama ini digunakan dalam pemberitaan adalah Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang bersumber dari KUHP, hukum peninggalan Belanda. Pada pasal 5 KEJ disebutkan bahwa wartawan Indonesia tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Dalam definisinya anak adalah mereka yang berusia belum 16 tahun, belum menikah, dan menjadi pelaku tindak pidana.

Jadi bila bicara anak hilang, maka menurut Pasal 5 KEJ baik sebelum ditemukan maupun setelah ditemukan, identitasnya boleh dibuka. Alasan karena dia bukan anak pelaku tindak pidana.

Berbeda dengan KEJ, PPRA yang bersumber pada UU SPPA mendefinisikan anak adalah mereka yang belum berusia 18 tahun, sudah menikah atau belum tetap disebut anak apabila belum 18 tahun, dan bukan hanya sebagai pelaku tindak pidana, anak yang berstatus korban atau saksi tindak pidana harus ditutup identitasnya.

Berikut panduan dalam memberitakan anak hilang menurut Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA):

1. Anak atau orang hilang, belum bisa dikatakan berhadapan dengan hukum. Untuk memudahkan pencarian, maka identitasnya diperbolehkan dibuka dengan detail.

2. Saat ditemukan ada dua kemungkinan:

a.  Menghilang karena kemauan sendiri kasusnya terjadi di Cakung, Jakarta Timur. Anak ini hobi main game online, uang jajan dari ibunya yang buruh cuci tidak cukup. Dia kabur bersama temannya, dalam hal ini tidak ada unsur pidana. Anak ini tidak sedang berhadapan dengan hukum. Saat bapaknya menjemput, anak itu ditemukan boleh diberitakan dengan identitas jelas.

b.  Anak masih balita ditemukan di sekitar Masjid Stasiun Senin, dia diculik untuk diajak mengemis. Kasus ini ada unsur pidananya. Anak menjadi korban penculikan. Maka ini masuk sebagai anak berhadapan dengan hukum. Berita penemuan tidak boleh membuka identitas anak, orang tua dan alamat lagi, karena posisinya anak sebagai korban tindak pidana. (PPRA melarang, KEJ membolehkan). (**)