Herman HN: UU Pilkada Masih Rawan Salah Tafsir
Bandar Lampung - Pemerintah kota (Pemkot) Bandar Lampung menerima kunjungan kerja tim komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam rangka kunjungan kerja spesifik persiapan dan kesiapan pelaksana pilkada 2020, di gedung Semegou Pemkot Bandar Lampung ,Senin (09/12/2019).
Di depan perwakilan Komisi II DPR RI, Wali kota Bandar Lampung Herman HN menyampaikan harapannya terkait Undang-undang Pilkada yang saat ini sedang digarap oleh Komisi II DPR RI agar dibuat lebih jelas dan spesifik agar tidak bisa disalahgunakan.
Menurutnya, UU pilkada saat belum begitu jelas dan rawan disalahtafsirkan. "Seperti pembagian alat peraga kampanye (APK) kaos, kopi, payung yang harganya Rp25 ribu itu bisa disalahartikan. Oleh karena itu apa saja bisa dibagikan yang terpenting seharga 25 ribu," ungkapnya.
Berita Lainnya
-
Hanan A Rozak Buka Peluang Duet Dengan Umar Ahmad Dalam Pilgub Lampung 2024
Kamis, 25 April 2024 -
Polri Tangani 1.196 Kasus Judi Online, Tangkap 1.987 Tersangka
Kamis, 25 April 2024 -
50 Formasi CPNS Teknis Pemkot Bandar Lampung Dibuka Juli 2024
Kamis, 25 April 2024 -
Sepakbola Lampung Jadi Atensi Hanan A Rozak Jika Jadi Gubernur
Kamis, 25 April 2024