Kupastuntas.co, Tulangbawang Barat - Sejumlah kegiatan di Bagian Administrasi Pembangunan (Adpem) Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Tulangbawang Barat (Tubaba) yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten setempat pada tahun anggaran 2015, 2016, dan 2017 ditenggarai syarat masalah dan tumpang tindih.

Pasalnya, diketahui pada kegiatan seperti pada tahun 2016 dan 2017 terdapat pos anggaran untuk operasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sebesar Rp 850 jutaan lebih yang mana anggaran sebesar itu juga dianggarkan kembali pada tahun 2017.

"Dana adpem tahun 2017 anggaran untuk operasional LPSE," ucap Yudiyansyah, mantan kepala bagian Adpem Setdakab Tubaba di ruang kerjanya, Senin (1/4/2019).

Begitu juga dengan anggaran lain seperti program Smart City atau pengadaan WiFi untuk perkantoran dinas dan untuk umum yang pada tahun 2016 dianggarkan senilai Rp 280 juta lebih. "Smart City untuk pembayaran internet, server LPSE, operasional, honorer dan perjalanan Dinas," ucap Yudi yang saat ini menjabat Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tubaba.

Dikatakannya untuk di tahun 2017 tersebut sekitar 1,2 untuk LPSE ini memang dianggarkan setiap tahunnya termasuk dengan Smart City. "Untuk kegiatan lain seperti perjalanan dinas menempel pada kegiatan masing-masing," ujar dia. Padahal, pos dana untuk Smart City dan Operasional LPSE dianggarkan terpisah.

Untuk jumlah LPSE dikatakannya, seluruh pegawai di tambah dari keuangan, dan untuk pengadaan Smart City saat ini sudah tidak ada lagi, kegiatan tersebut sampai di tahun 2015-2016, dan hanya pembayaran rutin perbulan.

Dalam hal itu (Smart City atau Pengadaan WiFi) dirinya mengakui bahwa pihak dinas menganggarkan dari pihak Dinas masing-masing termasuk sejumlah Tiyuh juga diberikan WiFi, tetapi tidak semuanya di tanggung maka dalam hal itu per tiyuh hanya mendapatkan kapasitas 3GB. "Untuk anggaran pembayarannya tersebut dibayar pertahun," ketusnya.

Ia mengakui bahwa, pada tahun 2018 dirinya harus menghentikan penganggaran tersebut lantaran tidak efektif. "Saat di seleksi itu kurang efektif, disisi lain Dewan (Tubaba) menanyakan masalah kecepatan kapasitas, bahwa WiFi tersebut hanya mendapatkan kapasitas 3GB, sehingga mengurangi kecepatan internetnya," beber dia.

Terpisah, Candra, Kasubbag Administrasi Pembangunan pada Bagian Adpem Setdakab Tubaba memberikan keterangan yang berbeda. Ia mengatakan, untuk pengadaan awal WiFi di mulai pada tahun 2015 perubahan di akhir tahun. "Pertamanya di anggarkan untuk perangkat pemasangan instalasi dan pelengkap," kata dia.

Candra mengatakan, sudah teranggarkan sekitar 100 unit WiFi, namun dalam hal itu terbagi menjadi dua yaitu untuk umum dan kantor. "Dan orangpun dapat memakainya, dan Tiyuh tidak semuanya mendapatkan fasilitas WiFi tersebut dikarenakan ada yang tidak terjangkau oleh jaringannya," kelitnya.

Adapun yang jarak jauh itu sudah memakai satelit, yang menggunakan satelit ini terhitung cukup mahal. "Untuk di Dinas hanya dipasangkan saja, maka dalam hal tersebut Dinas tersendiri yang melakukan pembayarannya. Namun ada juga Dinas yang tidak mau di pasangkan WiFi karena dinas tersebut telah memiliki WiFi terlebih dahulu,"elak Candra.

Sampai saat ini, lanjut Candra, pihaknya hanya menanggung yang umum saja misalnya seperti WiFi yang terpasang di lapangan, namun untuk yang di Dinas itu dinas membayar sendiri. "Untuk jumlah riil pemasangan di tahun 2015 belum terhitung. Untuk anggaran pemasangan WiFi di tahun 2015 tidak hanya dalam satu anggaran saja, tetapi ada anggaran untuk kegiatan yang lain juga. Ada anggaran lain yang masuk ke Smart City tersebut karena tidak hanya membeli instalasinya saja ada biaya untuk yang lainnya juga seperti tenaga kerja dan SKPD," beber dia.

"Saat ini, Adpem Hanya tanggung jawab bayaran tagihan yang umumnya saja dan di tahun 2016 telah terjadi perubahan nilai pembayarannya, yang di bayar secara langsung," cetusnya. (Irawan)