Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menilai visi dan misi pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) seperti tidak berisi alias tong kosong. Menurutnya, visi dan misi Prabowo-Sandiaga tidak komprehensif seperti milik pasangan Jokowi-Ma'ruf.

"Kami melihat visi dan misi Prabowo-Sandi yang diserahkan ke kPU seperti tong kosong," ujar Jubir TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, TB Ace Hasan dalam keterangan tertulis, Selasa (8/1).

Ace menuturkan pasangan Jokowi-Ma'ruf sangat komprehensif dalam menyusun visi dan misi. Ia berkata, ada 27 program aksi yang muncul dalam dokumen visi dan misi Jokowi-Ma'ruf.

Sejumlah program aksi dalam visi dan misi Jokowi-Ma'ruf, di antaranya terkait dengan penataan regulasi, melanjutkan reformasi sistem dan penegakan hukum. Ada pula tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM.

Selanjutnya, kata Ace, terdapat tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi, pengembangan budaya sadar hukum, hingga reformasi keamanan dan intelijen yang profesional dan terpercaya.

"Dibandingkan visi misi dan program kami, apa yang dijanjikan Prabowo-Sandi sangat jomplang," ujarnya.

Politikus Golkar ini membeberkan program aksi yang ditawarkan Prabowo-Sandiaga hanya 12 program. Dari keseluruhan program aksi itu pasangan Prabowo-Sandi tidak memiliki program aksi untuk penataan regulasi, budaya hukum, hingga kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan orang lanjut usia.

"Bahkan yang paling fatal dalam visi misi Prabowo-Sandi tidak ada kata Hak Asasi Manusia. Terlihat pasangan Prabowo-Sandi alergi terhadap isu HAM," ujar Ace.

Terkait konsep, Ace juga mempertanyaan soal sikap Prabowo terhadap kebebasan pers. Ia menilai Prabowo beberapa kali melakukan tindakan kasar kepada wartawan, menuding media tidak independen, serta memboikot media.

"Ini jelas ancaman terhadap kebebasan pers," ujarnya.

Selanjutnya, Ace menyinggung soal narasi penindakan hukum tebang pilih yang selalu diulang oleh Prabowo-Sandi. Padahal lembaga penegak hukum bekerja berdasarkan due process of law, yakni berdasarkan bukti, dan persamaan di depan hukum.

"Bahkan pada era Pak Jokowi tidak pandang bulu dalam penegakan hukum, tanpa melihat latar belakangnya apakah menteri, gubernur, bupati. Semua sama di mata hukum," ujar Ace.

Program Korupsi Masih Normatif

Lebih jauh Ace menilai program aksi pemberantasan korupsi yang ditawarkan Prabowo-Sandiaga juga masih normatif. Bahkan, ia menilai program tersebut klise dan hampir semuanya sudah dikerjakan oleh Jokowi.

Salah satu program aksi Prabowo-Sandiaga untuk pemberantasan korupsi yang sudah dikerjakan Jokowi, yakni soal smart government. Kata Ace, program itu sudah dikerjakan Jokowi lewat pembuatan sistem e-government, e-budgeting, e-catalog, e-procurement, dan e-audit.

Bahkan Jokowi telah melakukan terobosan dalam bidang pemberantasan korupsi lewat penerbitan Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

"Jadi Prabowo masih berjanji tapi Jokowi sudah memberikan bukti," ujar Ace.

Terkait korupsi, ia juga meminta tim Prabowo-Sandi untuk membaca hasil survei lembaga-lembaga kredibel, seperti LSI yang menyebut masyarakat merasa pemberantasan korupsi semakin efektif dalam kurun tiga tahun terakhir. Masyarakat, kata dia, juga menilai tindakan korupsi di sektor pelayanan publik juga semakin menurun.

"Demikian pula data Transparansi Internasional menunjukkan indeks persepsi korupsi Indonesia semakin membaik," ujarnya. (cnn)