Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjutak mengatakan selama ini Prabowo telah membentengi diri dari mafia hukum, mafia impor, dan mafia ekonomi saat mencalonkan diri di Pilpres 2019.

Dahnil menegaskan, langkah itu dilakukan Prabowo-Sandi dengan telah membangun tindakan preventif, yakni membiayai sendiri kampanye untuk pilpres. Prabowo-Sandi, kata Dahnil, menolak berutang kepada pengusaha yang memiliki kepentingan-kepentingan tertentu.

"Kami tidak ingin kekuatan mafia hukum, mafia impor, dan mafia ekonomi mengendalikan pemerintahan mereka, beliau berdua membiayai langsung kampanye mereka," kata Dahnil kepada CNNIndonesia.com melalui pesan singkat, Rabu (2/1).

Menurut Dahnil, Prabowo dan Sandi juga telah bersikap tegas kepada para mafia ini, alih-alih menerima bantuan mereka, keduanya justru meminta bantuan kepada masyarakat kecil.

"Lebih baik berutang dengan rakyat, dibandingkan berutang dengan para bohir-bohir mafia ekonomi," katanya.

Lebih lanjut, Dahnil mengatakan Prabowo sejak awal memang meyakini adanya sumbatan atau bottlenecking terhadap pembangunan di Indonesia. Sumbatan inilah yang kemudian diketahui sebagai aktivitas korupsi yang telah mengakar di negeri ini.

Sumbatan itu, kata dia, tak pernah ada usaha untuk diperbaiki hingga akhirnya semakin menjadi-jadi dan yang kemudian dikatakan Prabowo di era ini korupsi telah memasuki stadium empat.

"Sejak awal, Pak Prabowo dan Bang Sandi berkeyakinan, bottlenecking (sumbatan) pembangunan Indonesia adalah korupsi, hal ini pun tidak pernah dibenahi secara serius malah semakin menjadi-jadi, di era ini sudah pada posisi stadium empat," kata dia.

Untuk itu, demi mencegah semakin melebarnya sumbatan-sumbatan ini Prabowo dan Sandi, kata Dahnil, telah melakukan lompatan dan dorongan baru melalui kepemimpinan yang memimpin.

"Bukan kepemimpinan yang dikendalikan pihak lain, karena kepemimpinan yang memimpin dan kuat akan mampu melawan praktik-praktik korupsi maupun pelemahan terhadap institusi hukum," kata dia.

Sebaliknya, kata Dahnil, kepemimpinan yang tak memimpin karena dikendalikan pihak lain, akan sulit dengan berani membuat kebijakan melawan praktik-praktik korupsi tersebut.

"Apalagi bila terkait dengan para pihak yang punya pengaruh kuat baik secara politik, ekonomi dan hukum," tutur Dahnil. (cnn)