Kupastuntas.co, Jakarta - Partai Demokrat akan terus mengawal pemeriksaan yang dilakukan oleh jajaran kepolisian di Polresta Pekanbaru terhadap satu orang terduga perusakan baliho dan bendera partainya di Pekanbaru, Riau.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengungkapkan pihaknya langsung bergerak cepat setelah adanya insiden perusakan yang terjadi pada dini hari di tengah-tengah acara kegiatan internal partai berlangsung.

Hinca menuturkan tepat pukul 01.00 WIB, Sabtu (15/12) dini hari, bendera dan baliho partai masih aman. Namun satu jam setelahnya sudah porak-poranda. Hinca pun memastikan satu orang yang diamankan itu pun sudah mengakui perbuatannya sebelum akhirnya diperiksa dengan intensif oleh polisi.

"Satu orang sudah diamankan. Dia mengaku dibayar Rp100 ribu saja untuk merusak. Tapi kami yakin ada aktor intelektualnya," kata Hinca kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (15/12).

Sejauh ini, terduga perusakan sudah memberikan  tujuh nama dari 35 orang terduga perusakan bendera dan baliho Partai Demokrat. Hinca mengaku sudah menemui pihak Polresta Pekanbaru dan memastikan kasus ini akan diselesaikan dalam 1x24 jam.

"Jadi polisi janji bisa selesai hari ini. Karena kan terduga perusakan sudah membuka nama-nama," kata Hinca.

Lebih lanjut, Hinca memastikan seluruh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Demokrat di Provinsi Riau akan membersihkan baliho-baliho dan bendera yang dirusak setelah acara Partai Demokrat selesai pukul 14.00 WIB siang ini. Hinca kembali memastikan acara partai Demokrat di Pekanbaru hanya acara internal, bukan kampanye.

"Tapi tetap kita akan bersihkan setelah acara selesai siang ini. Semua bersih sampai yang terbuang di parit juga. Kita mengalah saja," kata Hinca.

Hinca kemudian mengklaim perusakan ini menjadi peristiwa yang terburuk dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Tak hanya itu, Hinca menyebut telah terjadi pembataian terhadap simbol-simbol partai yang didirikan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.

"Kita akan bongkar habis genosida demokrasi, khususnya terhadap Partai Demokrat. Kami tidak akan tinggal diam. Akan kita lawan secara hukum," tegas Hinca.

Atas dasar itu, Hinca meminta Presiden Joko Widodo juga ikut bertanggungjawab menyelamatkan demokrasi di tanah air dengan meminta Kapolri Tito Karnavian untuk turun tangan dan menuntaskan kasus ini secepat-cepatnya.

"Kalau tidak cepat, demokrasi kita sedang mundur 100 tahun ke belakang," ungkap Hinca. (cnn)