Kupastuntas.co, Tulangbawang Barat - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) memberikan catatan penting terhadap Rancangan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2019 yang terjadi defisit anggaran mencapai 83 Miliar dari pada tahun anggaran 2018 ini.

Catatan penting tersebut disampaikan oleh Fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Tubaba saat penyampaian pandangan Umum fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD dengan agenda Pembicaraan Tingkat I APBD Kabupaten Tubaba tahun anggaran 2019 di Aula Sidang Paripurna DPRD setempat, Senin (19/11/2018).

Pandangan Umum yang disampaikan oleh Jubir Fraksi PKB, Ngadiman bahwa, Fraksi PKB memberikan sedikit catatan terhadap APBD tahun anggaran 2019. Mengingat, APBD inilah yang muaranya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Mengenai defisit Rp83 miliar ini harus segera dilakukan evaluasi. Kami mendukung memberikan kewenangan Pemkab atas peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),"ungkapnya.

Menurut Fraksi PKB, Masih banyak pos-pos yang bisa dikelola dengan baik untuk peningkatan PAD. Apalagi, di tahun depan itu belanja daerah mencapai lebih dari 1 Triliun rupiah."Kami juga mendorong Pemkab untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka memaksimalkan PAD. Terkait Belanja Daerah kurang lebih 1 Triliun, kami berharap agar dana tersebut dapat digunakan dengan baik,"tukasnya.

Begitu pula disampaikan, Sarmin Jubir Fraksi Demokrat. Pihaknya memberikan Apresiasi atas Pendapat Daerah sebesar 920 miliar lebih dari berbagai sumber maskipun angka tersebut turun 3,47 persen dari tahun lalu. Terlebih, RAPBD 1 Triliun lebih, defisit anggaran yang harus dibiayai oleh neto daerah.

"Pemda harus lebih teliti dalam realisasi belanja daerah. Kebijakan pemerintah pusat yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo, harus menjadi acuan dalam pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tubaba,"ujar Sarmin.

Fraksi Demokrat menegaskan, pada RAPBD ini terdapat beberapa catatan penting yakni, PAD menjadi mata pendapat yang meningkat tipis dari tahun lalu, dan masih kecil sekali. "Belum ada upaya yang signifikan yang dilakukan oleh Pemkab Tubaba untuk terus memperbesar PAD. Pos Bagi Hasil yang turun 35,22 persen dari tahun lalu, DAK juga turun,"terang dia.

Untuk itu, Fraksinya menyarankan agar Pemanfaatan anggaran belanja juga harus diperhitungkan. "Catatan, bila dibandingkan dengan tahun lalu maka belanja langsung naik. Jumlah masing-masing pos belanja langsung belum tertera dalam RAPBD. Kami menyoroti anggaran belanja OPD seperti Disdik, Diskes, PUPR agar menempatkan belanja yang lebih baik lagi, sehingga dapat benar-benar untuk kebutuhan rakyat. OPD yang lain juga dapat diperhatikan,"cetusnya. (Irawan/Bas/Lucky).