Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Guntur Romli menyebut Presiden Joko Widodo belum tegas membela pihak-pihak minoritas yang berada di Indonesia.

Salah satunya terkait warga pemeluk kepercayaan Ahmadiyah yang selama empat tahun kepemimpinan Jokowi nasibnya terus terkatung-katung. Bahkan kata dia, penggunaan istilah 'aliran' yang disematkan pemerintah kepada pemeluk Ahmadiyah itu dinilai kurang baik untuk penyelesaian konflik.

"Ya kalau saya kira mengedepankan dialog. Meskipun kelompok berbeda maka kita jangan gunakan istilah yang tersesat, aliran itu, kita gunakan istilah berbeda," kata Romli di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (16/11).

Ketidaktegasan Jokowi dalam membela Ahmadiyah dan kelompok minoritas lainnya pun dinilai Romli bukan tanpa alasan. Hal ini terjadi lantaran mantan Walikota Solo itu mendapat tekanan dari beberapa pihak.

"Saya kira memang ada persoalan dalam empat tahun ini. Makanya saya bilang ada tren peningkatan intoleransi politik identitas di negeri ini. Pak Jokowi sejak awal diserang anti Islam, PKI, keturunan Kristen, serangan seperti itu," kata dia.

"Sehingga banyak agenda toleransi yang seharusnya Pak Jokowi miliki ketegasan akhirnya dipakai alat politik bagi lawan akhirnya itu terkesan kurang tegas," tambahnya.

Meski begitu, Romli tetap yakin ke depan Jokowi bisa lebih berkomitmen membela kaum minoritas. Bahkan janji itu pun disebut Romli sudah masuk dalam visi-misi pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.

"Ke depan Pak Jokowi yang punya wakil Ma'ruf Amin seorang ulama maka tidak ada alasan lagi anti islam atau anti ulama. Maka harus lebih tegas dan berani dari sebelumnya," kata dia. (cnn)