Kupastuntas.co, Lampung Utara - Plt. Bupati Lampung Utara dr. Sriwidodo meminta kepada aparatur pemerintah disetiap satuan kerja untuk mengoptimalkan kinerja terutama dibidang pelayanan masyarakat. Dia mencontohkan, seperti pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Ini terjadi, menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait sulitnya dan lambannya dalam proses kepengurusan izin.

“Saya instruksikan tidak berlama - lama atau berhari – hari, apalagi sampai berbulan bulan- bulan. Jangan banyak birokrasi,” demikian  dr. Widodo dalam rilisnya melalui whatsapp, Jumat dini hari.

SKPD yang berkaitan dengan perizinan agar menugaskan piket stafnya untuk selalui siaga di kantor.

“Jadi, jangan konsumen atau masyarakatnya yang mondar-mandir kedinas. Jika  ada berkas yg kurang, sepanjang bisa di susulkan dan bisa dipertanggung jawabkan jangan menghambat keluarnya izin. Bila perlu dalam hitungan hari selesai,” kata mantan kepala dinas kesehatan ini.

Widodo mengharapakan, pelayanan online untuk terus ditingkatkan.

“Jangan kalah dengan ojek online, taxi online. Sistem jemput bola,” ujar dia.

Pelayanan perizinan jangan sampai menimbulkan kesan lambat atau berbelit belit bahkan hingga  pungutan diluar ketentuan perda.  “Jika gratis ya, gratis.

Semua yg bersifat menghambat investor harus di pangkas.

Jika masih ada keluhan perizinan bisa melapor ke Plt. Bupati atau Sekda,” kata Widodo.

Sementara disisilain, kegiatan paskibraka yang sampai kini belum jelas kegiatannya karena keterbatasana anggaran. Plt. Bupati Sriwidodo menyebut Pemerintah Kabupaten Lampung Utara akan mendukung kegitan Paskibraka.

“Tekait dana, saya sudah meminta keuangan untuk mengalokasikan dana serta  mendukung pendanaan melalui dispora sesuai aturan. Kadispora segera mencairkan dana sebagaimana prosedur dan aturan sesegera mungkin,” kata Widodo.

Plt. Bupati juga menginstruksikan untuk segera mencairkan dana kepada Petugas kebersihan,  Pol PP,  Pembayaran media, Honor kebersihan,  Lampu jalan, Dana Desa (DD), Operasional Puskesmas, Oprasional Camat, Jasa Medis Dokter  dan Dana Kegiatan SKPD lainnya termasuk anggaran persiapan Pilkada.

“Ini semua harus segera kita cairkan. Saya sudah intruksikan untuk dibayarkan sesuai ketentuan,” ujar Widodo.

Begitu juga dengan sertifikasi guru , ia meminta , Dinas Pendidikan segera mengurus dan jika dana sudah masuk segera disalurkan. Paling lambat 3 x 24 jam setelah dana masuk dari pusat dan  tersedia harus disalurkan sampai yang menerima.

“Saya meminta semua aparatur dipemerintahan ini  bekerja cepat, tepat dan bermanfaat. Satuan kerja agar lebih efisien dalam penggunaan dana. Dan mengajukan yg prioritas pro rakyat. Tidak lelet, lamban. Apalagi mempersulit,” kata Plt. Bupati.

Widodo menyebut meski  dalam kondisi kesulitan keuangan akibat pembayaran  hutang ditahun 2017. Pihaknya tetap mengalokasikan anggaran kegiatan bagi pelayanan dan pembangunan secara maksimal. (RLS)